Di tengah relasi kuasa yang timpang, banyak kalangan menilai bahwa penggunaan pasal ini sering menjadi alat pembungkam, bukan perlindungan hak.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.

Langkah ini diambil sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

Setiap hari, Hakim berhadapan dengan manusia yang sedang rapuh, yang marah, kecewa, atau menyerah atas hidupnya, dan di tengah itu semua, hakim diminta bisa jernih, tegas, dan tidak terbawa arus.

Kebijakan ini mulai diperbincangkan seiring munculnya kebutuhan identitas kelembagaan yang lebih jelas di jalan raya.

Pada hari inilah (24 Oktober) tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi berdiri, setelah 50 negara menandatangani Piagam PBB di San Francisco beberapa bulan sebelumnya.

Rumah negara bukan sekedar fasilitas fisik, tetapi juga perwujudan dari perlindungan negara terhadap indenpedensi Hakim.

Butuh waktu tidak kurang dari 28 tahun sejak ia memulai karier kehakimannya hingga berhasil duduk sebagai salah satu Hakim Agung Mahkamah Agung RI

Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sejarah lahirnya MIT sampai dengan bertransformasi menjadi PTA.

Seminar nasional hasil kolaborasi antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta.