Rumusan Undang-Undang Dasar yang disusun Soepomo dan tim yang diketuainya, disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945.

Rapat tersebut merupakan langkah untuk mengantisipasi agar efisiensi anggaran tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Putusan Majelis Hakim lebih berat satu tahun dari tuntutan jaksa yang dalam perkara itu menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 19 tahun.

Penerapan asas legalitas dalam ketentuan pidana mengandung tujuan yang sangat penting dan hal tersebutlah menjadi alasan dituangkan dalam KUHP Nasional, sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum.

Pembatasan penyiaran persidangan secara live bukanlah pembatasan terhadap pengunjung ataupun masyarakat untuk mendapatkan akses ke persidangan melainkan lebih kepada menjaga marwah dan ketertiban jalannya persidangan pengadilan itu sendiri.

Sosialisasi dilakukan dengan berjalan mengelilingi Lapangan Cindua Mato Batusangkar.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang ibadah dan pembelajaran, tetapi juga mempererat tali silaturahmi di lingkungan PN Pekalongan.

Pelatihan Dasar CPNS ini dirancang untuk membentuk aparatur peradilan yang profesional, berkarakter, dan siap melayani masyarakat pencari keadilan di Indonesia.

Paths of Glory adalah sebuah pengingat keras bahwa dalam perang, bukan hanya peluru dan bom yang membunuh, tetapi juga ketamakan, kepentingan politik, dan kurangnya rasa kemanusiaan dari para pemimpin.

RDP tersebut dengan agenda pembahasan program prioritas dan strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025. Serta tata kelola dukungan teknis dan sumber daya manusia Mahkamah Agung.