Kegiatan ini menegaskan komitmen penguatan tata kelola administrasi yang tertib, akuntabel, dan berbasis pelayanan prima guna meningkatkan kualitas layanan peradilan agama dan kepercayaan publik.

Kegiatan yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI ini menjadi langkah strategis peningkatan kompetensi hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang kian kompleks di era digital.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi daring yang diikuti seluruh aparatur peradilan se-Kalimantan Utara sebagai upaya menyamakan persepsi dan menjaga keseragaman penerapan hukum pidana nasional.

Melalui refleksi ini, umat diajak menautkan kesadaran ketuhanan dengan tanggung jawab moral, agar ibadah tidak berhenti pada ritual, tetapi terwujud dalam perilaku yang jujur, adil, dan berkeadaban.

Tulisan ini menguraikan secara komprehensif perbedaan yuridis, filosofis, dan psikologis kedua konsep tersebut dalam kerangka KUHP lama dan KUHP nasional, guna mencegah kriminalisasi terhadap korban sekaligus menjaga batas proporsionalitas pembelaan diri.

Melalui FGD ini, Prof. Harkristuti Harkrisnowo menegaskan pentingnya pergeseran peran hakim dari sekadar “corong undang-undang” menjadi penegak hukum yang mampu menyeimbangkan nilai kepastian, kemanusiaan, dan keadilan restoratif.

Melalui tema “Hijaukan Langkah, Lestarikan Keadilan”, PTUN Pekanbaru menegaskan bahwa nilai keadilan juga tercermin dari kepedulian institusi peradilan terhadap keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang.

Pertanyaan tersebut di atas menjadi semakin relevan ketika keputusan ekonomi, hukum, dan politik masa kini terbukti membawa dampak jangka panjang bagi kualitas bumi di masa depan.

Melalui prinsip ini, hukum mencegah dominasi sepihak dan memastikan pembagian harta pailit berlangsung tertib, seimbang, serta sesuai dengan hak masing-masing kreditor.

Setelah resmi dibuka pada akhir Desember 2025, tahapan seleksi kini berlanjut ke profile assessment bagi para peserta.