Descente yang dilakukan Majelis Hakim PA Soreang menempatkan anak sebagai subjek hukum dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Ia menyebutkan, peradilan agama telah eksis selama lebih dari 143 tahun, bertahan di tengah perubahan zaman dan sistem pemerintahan.

Penandatanganan MoU ini, dilatarbelakangi untuk mendukung ketahanan keluarga dan masyarakat melalui sinergi antarinstansi.

Majelis Hakim PN Lubuk Sikaping menerapkan asas Lex Favor Reo dengan menjatuhkan pidana penjara tanpa denda terhadap pelaku penambangan emas ilegal.

Pengaturan ini menunjukkan kehati-hatian pembentuk undang-undang. Efisiensi persidangan tetap dijaga, namun substansi fakta tidak boleh diabaikan.

Tulisan ini menelusuri bagaimana praktik gono-gini berkembang dari ‘urf masyarakat menjadi norma hukum yang menjamin kepastian sekaligus membuka ruang keadilan proporsional.

Pendekatan ini menegaskan peran hakim dalam memastikan keadilan substantif, dengan penetapan yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional dan berorientasi pada pemenuhan hak.

Upaya ini menjadi wujud komitmen kolektif untuk menghadirkan lembaga peradilan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat secara optimal.

Regulasi ini dirancang untuk memperkuat kepastian hukum, independensi peradilan, serta perlindungan hakim dalam menjalankan fungsi yudisial.

Tulisan ini mengkaji bagaimana prinsip proporsionalitas dapat menjadi instrumen penting bagi hakim dalam menyeimbangkan fleksibilitas hukum dan perlindungan hak anak.