Para hakim yang baru dilantik, sebelumnya merupakan Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) pada berbagai Pengadilan Negeri Kelas IA dan IB di wilayah Indonesia.

Dengan tantangan pekerjaan yang semakin kompleks dan beban perkara yang terus meningkat, menjaga keseimbangan antara tugas dan kesejahteraan mental pegawai menjadi kunci penting dalam menjaga kinerja lembaga peradilan.

Pelantikan ini menjadi momen penting untuk memperkuat lembaga peradilan dengan kehadiran para "srikandi" baru yang berintegritas.

Dalam diskusi interaktif, dibahas perkembangan digitalisasi layanan lembaga peradilan yang menjadi kebijakan Mahkamah Agung RI, dalam rangka memberikan kemudahan akses keadilan bagi para pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan.

Dalam hukum pidana Indonesia, pemerasan merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas karena merugikan tidak hanya secara materiil, tetapi juga mencederai rasa aman masyarakat.

Fokus global dalam melawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kini telah bergeser dari sekadar penghukuman pelaku menuju pemulihan hak dan martabat korban.

Ketua PN juga menekankan pentingnya menjadi hakim yang memiliki nurani bersih, berilmu, rendah hati, serta menjunjung tinggi nilai moral dan etika.

Sebelum diangkat sebagai hakim, keenamnya merupakan Analis Perkara Peradilan yang telah menempuh Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu selama kurang lebih dua tahun.

Dalam sambutannya, Ketua MA Prof. Dr. H. Sunarto memberikan apresiasi mendalam kepada H. Oyo Sunaryo atas pengabdiannya selama kurang lebih 40 tahun di dunia peradilan.

Hakim yang baru dilantik diminta untuk menjaga harkat serta martabat profesi dengan bekerja sebaik-baiknya dan menghindari segala praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.