Izin atau persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri merupakan syarat mutlak. Dengan adanya izin atau persetujuan tersebut, barang bukti telah memenuhi syarat formil untuk digunakan dalam pembuktian di persidangan.

Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Penguatan Pakta Integritas menegaskan upaya berkelanjutan dalam menanamkan nilai integritas aparatur peradilan guna menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas layanan peradilan.

Perbedaan tafsir antara aparat penegak hukum mengenai asas lex temporis delicti, asas non-retroaktivitas, dan asas in dubio pro reo tidak dapat diselesaikan secara administratif, melainkan harus diputus oleh hakim secara independen.

Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani merupakan pernyataan sikap dan tanggung jawab moral aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas secara profesional.

Pengadilan Negeri Tilamuta menandatangani Nota Kesepahaman dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo dan SLB Boalemo sebagai bagian dari persiapan penguatan layanan peradilan inklusif Tahun 2026.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyelenggarakan Retrospeksi Tahun 2025 sebagai ruang evaluasi kinerja sekaligus penguatan komitmen perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan peradilan agama.

Ekosida bukan sekadar ancaman ekologis, melainkan persoalan konstitusional yang menentukan masa depan bangsa. Tanpa keadilan ekologis dan perlindungan bagi pembela lingkungan, hukum berisiko menjadi alat legitimasi penghancuran ekosistem Nusantara.

Dalam perjalanan waktu, godaan untuk memilih jalan yang tampak lebih mudah hampir selalu hadir.

PN Garut Kelas IB menyelenggarakan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja, dan Komitmen Bersama sebagai langkah strategis dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Cimahi sepanjang 2025 melampaui target nasional dan menegaskan efektivitas penyelesaian perkara secara damai dan non-litigatif.