PN Garut Kelas IB menyelenggarakan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja, dan Komitmen Bersama sebagai langkah strategis dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Cimahi sepanjang 2025 melampaui target nasional dan menegaskan efektivitas penyelesaian perkara secara damai dan non-litigatif.

PA Sarolangun melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, sekaligus SMAP untuk mewujudkan pelayanan yang berintegritas dan bebas korupsi.

Penguatan integritas dan profesionalisme aparatur peradilan menjadi fondasi utama Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam mendukung visi Mahkamah Agung menuju Indonesian Court Excellence.

PA Muara Sabak melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Kenaikan tunjangan jabatan hakim perlu dipahami sebagai kebijakan konstitusional untuk memperkuat independensi dan integritas kekuasaan kehakiman, bukan semata kebijakan fiskal atau administratif.

Pengukuran dalam pemeriksaan setempat menjadi instrumen penting bagi hakim perdata untuk memastikan kejelasan objek sengketa tanah demi tercapainya kepastian hukum dan kemudahan eksekusi putusan.

Penafsiran ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah tafsir yang terlalu luas.

Pengadilan Negeri Pulau Punjung mempersiapkan layanan Pos Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 melalui seleksi dan uji kompetensi calon penyedia layanan secara transparan dan profesional.

Salah satu tantangan utama dalam masa peralihan adalah koeksistensi antara rezim hukum lama dan hukum baru.