Selama puluhan tahun, UU Perikanan menjadi rujukan utama untuk menindak berbagai pelanggaran di laut, mulai dari ketiadaan izin

Meskipun masa tugas hakim ad hoc bersifat terbatas, nilai, budaya kerja, serta kehormatan lembaga tetap melekat kuat dalam diri setiap anggotanya

KUHP Nasional dirancang lebih visioner, adaptif, dan responsif terhadap bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk kejahatan perikanan berbasis korporasi

Maqāṣid al-syarī‘ah pada dasarnya merupakan kerangka filosofis yang merangkum tujuan syariat dalam menjaga lima hal mendasar, yaitu: agama, jiwa, akal, harta, serta kehormatan dan keturunan.

Di atas ombaknya yang tenang, tersimpan dinamika hukum yang dalam: tentang pencurian ikan, pelanggaran batas, dan kerusakan ekosistem

Di balik gelombang dan keindahannya, laut menyimpan persoalan hukum yang rumit dari praktik illegal fishing, hingga kerusakan ekosistem.

Dibutuhkan sebuah metode yang melampaui kepatuhan administratif menuju transformasi keyakinan internal yang mendalam.

Secara Empiris, Hakim terikat pada Teori Korespondensi, dimana kebenaran formal setara dengan fakta dokumen dakwaan.

Keberhasilan menciptakan efek jera sejati bergantung pada integritas aparat, konsistensi penegakan, dan keberanian menggunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia.

Hakim Ad Hoc bukan sekadar sementara, melainkan penanda keadilan pernah diselamatkan, saat sistem nyaris kehilangan jiwanya.