MARINews, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) tengah membuka seleksi terbuka jabatan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas).
Pendaftaran dibuka sejak 5 Desember 2025 hingga 19 Desember 2025. Seleksi ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Dr. Sobandi, S.H., M.H., dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung sejak 30 Juli 2025.
Jabatan Kepala Biro Hukum dan Humas memiliki peran strategis sebagai penghubung lembaga dengan publik, sekaligus pengelola informasi, dokumentasi hukum, pengembangan dan pemeliharan teknologi informasi, dan relasi dengan pers.
Berikut kiprah empat pimpinan sebelumnya yang pernah memimpin Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.
1. Dr. Sobandi, S.H., M.H. (2021–2025)
Dr. Sobandi dilantik sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas pada 30 Agustus 2021 oleh Sekretaris Mahkamah Agung. Ia menggantikan Dr. Abdullah yang wafat pada 31 Oktober 2020.
Lahir di Karawang, 4 Februari 1969, Sobandi mengawali karier sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Brebes pada 1996. Ia kemudian menjalani penugasan di sejumlah pengadilan, antara lain PN Blangkejeren (Aceh), PN Sungai Penuh (Jambi), PN Kandangan (Kalimantan Selatan), PN Indramayu (Jawa Barat), dan PN Batam.
Karier kepemimpinannya mencakup berbagai posisi strategis, seperti Wakil Ketua PN Kayuagung, Ketua PN Sekayu, Ketua PN Rantau Prapat, Ketua PN Depok, Wakil Ketua dan Ketua PN Denpasar, hingga Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.
Di luar tugas yudisial, Sobandi juga aktif di bidang akademik sebagai pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung serta penulis buku hukum, di antaranya Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Limitasi Hakim: Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga.
2. Dr. Abdullah, S.H., M.S. (2017–2020)
Dr. Abdullah dilantik sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas pada 15 Juni 2017. Ia menggantikan Dr. Ridwan Mansyur yang dipromosikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
Lahir di Jombang, 4 Oktober 1961, Abdullah memulai pengabdiannya di Mahkamah Agung sebagai staf pada 1992. Ia kemudian diangkat sebagai hakim dan bertugas di PN Praya, PN Gresik, serta PN Malang. Selain jabatan fungsional, ia juga menduduki posisi struktural, antara lain Kepala Bidang Program dan Evaluasi dan Wakil Ketua PN Malang.
Pengabdian Dr. Abdullah di Mahkamah Agung berakhir pada 31 Oktober 2020 setelah ia wafat.
3. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. (2012–2017)
Dr. Ridwan Mansyur menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas pada periode 2012–2017, menggantikan Nurhadi yang dipromosikan menjadi Sekretaris Mahkamah Agung.
Lahir di Lahat, Sumatra Selatan, 11 November 1959, Ridwan memulai karier sebagai calon hakim di PN Bekasi pada 1986. Ia kemudian bertugas di PN Muara Enim, PN Cibinong, dan PN Jakarta Pusat.
Karier kepemimpinannya antara lain sebagai Wakil Ketua PN Purwakarta, Wakil Ketua dan Ketua PN Batam, serta Ketua PN Palembang Kelas IA Khusus.
Setelah itu, Ridwan dipercaya mengisi berbagai posisi strategis, hingga dilantik sebagai Panitera Mahkamah Agung pada 3 Februari 2021 dan kini menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi.
4. Nurhadi, S.H., M.H. (2007–2012)
Nurhadi merupakan Kepala Biro Hukum dan Humas pertama sejak unit ini dibentuk. Ia memimpin pada periode 2007–2012.
Lahir di Kudus, 19 Juni 1957, Nurhadi mengawali karier di Mahkamah Agung sebagai staf pada 1988. Rekam jejaknya diisi dengan berbagai jabatan struktural, antara lain Kepala Seksi di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata, pejabat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung, serta Kepala Subdirektorat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
Dengan dibukanya seleksi terbuka ini, Mahkamah Agung memberi ruang bagi lahirnya pemimpin baru yang dapat melanjutkan kiprah panjang Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung dalam menjaga hubungan lembaga dengan publik.
Tongkat estafet kini menunggu sosok yang siap membawa peran strategis ini ke level berikutnya.
