MARINews, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia kembali menegaskan statusnya sebagai institusi pelopor dalam efisiensi birokrasi dan transformasi digital.
MA sukses menggelar Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Batch 3 secara virtual pada 21 Oktober 2025, sebuah inisiatif yang sangat baik sehingga berhasil menjangkau ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Kegiatan ini, yang dipandu langsung oleh tim panitia (Nurma Saofiane, Rudi Fahrudin, Nofi Yulia Futri Utami R), bukan sekadar pelatihan administrasi, melainkan ajang penanaman nilai-nilai inti peradilan.
"Meskipun dilaksanakan secara virtual, semangat dan esensi integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima harus tetap membara," tegas panitia dalam sambutan virtualnya.
MA secara eksplisit menyerukan pesan kunci: adaptasi terhadap teknologi adalah kunci kinerja dan alat utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Merangkul Ratusan ASN Tanpa Batas Geografis
Sistem orientasi virtual ini membuktikan komitmen MA untuk mengatasi hambatan geografis. Ratusan PPPK, termasuk yang berasal dari Pengadilan Agama Lebong, dapat mengikuti seluruh materi penting mulai dari kode etik pegawai, peraturan kepegawaian, hingga wawasan sistem peradilan, langsung dari ruang kerja masing-masing.
Penggunaan Zoom Meeting dan platform daring memungkinkan interaksi real-time, sesi tanya jawab, dan pemberian tugas orientasi yang terstruktur, dengan batas waktu pengumpulan hingga 30 Oktober 2025.
Seluruh evaluasi pemahaman juga dilaksanakan secara daring, mencerminkan komitmen penuh MA terhadap lingkungan kerja digital.
Pengakuan positif datang langsung dari peserta. Sebagaimana disampaikan salah satu peserta PA Lebong, Deri Yanto,
"Orientasi virtual ini sangat efisien dan fleksibel. Kami dapat mengikuti acara ini dari instansi masing-masing tanpa harus melakukan perjalanan jauh,” katanya.
Dengan keberhasilan Orientasi PPPK Batch 3 ini, Mahkamah Agung RI telah melahirkan gelombang baru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang siap menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi, integritas kuat, dan adaptasi penuh pada ekosistem peradilan digital.
Diharapkan mereka dapat mewujudkan visi MA yakni menjadikan peradilan yang agung dan modern.
