MariNews - Berita

Putusan ini menandai implementasi awal pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan. Langkah tersebut sekaligus menjadi sinyal kesiapan peradilan tingkat pertama dalam mengoperasionalkan norma baru hukum pidana nasional secara progresif dan humanis.

Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan regulasi dan kebijakan antar kementerian dan lembaga, demi mendukung keberlanjutan sistem peradilan yang profesional dan berkeadilan.

Deklarasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas ini disaksikan unsur Forkopimda Sumatera Barat, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di sektor penegakan hukum membutuhkan kolaborasi multipihak yang solid dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan pembinaan bersama jajaran Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta pimpinan Pengadilan Agama se-Jawa Barat, yang dirangkaikan dengan refleksi kinerja dan penguatan kualitas pelayanan peradilan menuju tahun 2026.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan sosialisasi KUHP dan KUHAP baru serta penguatan literasi pencegahan kejahatan keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola peradilan yang bersih, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan akses keadilan yang lebih inklusif, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan peradilan.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan perspektif dan meningkatkan kesiapan praktis aparatur penegak hukum menghadapi pembaruan sistem hukum pidana nasional.

Selain itu, hal ini menjadi langkah preventif dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Pengadilan Tinggi Surabaya melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. KPT Surabaya menekankan kualitas pelayanan tidak hanya bertumpu pada aspek integritas, tapi juga aspek profesionalitas.

PN Pulau Punjung menandatangani MoU Posbakum Tahun 2026 sebagai wujud komitmen berkelanjutan dalam menjamin akses keadilan yang inklusif bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan tidak mampu.