Surabaya – Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Surabaya, Sujatmiko, S.H., M.H., menekankan pentingnya keseimbangan antara integritas dan profesionalitas sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Penegasan tersebut disampaikan usai acara Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Surabaya, Selasa (06/01/2026).
Pembinaan tersebut dihadiri oleh para Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris PT Surabaya, Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Timur, serta aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Surabaya.
Menurut KPT Surabaya, peningkatan kualitas pelayanan tidak dapat hanya bertumpu pada aspek integritas semata, tetapi juga harus diiringi dengan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.
“Peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya bicara tentang integritas, tetapi juga profesionalitas para hakim dan aparatur peradilan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PT Surabaya juga menyampaikan apresiasi kepada satuan kerja di bawah wilayah hukum PT Surabaya yang berhasil meraih penghargaan Anugerah Mahkamah Agung pada bulan Desember 2025 lalu. Namun demikian, ia mengingatkan agar penghargaan tidak dijadikan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk menjaga konsistensi kinerja dan kualitas pelayanan dari hari ke hari.
“Saya bangga beberapa satuan kerja mendapat penghargaan Anugerah Mahkamah Agung. Terima kasih kepada satuan kerja yang telah memberikan kinerja yang sangat baik sehingga mendapatkan penghargaan Anugerah Mahkamah Agung pada bulan Desember lalu. Namun jangan berpuas diri dari penghargaan, yang penting bekerja dengan baik, keras, ikhlas, mendapatkan penghargaan hanyalah bonus,” tegasnya.
Lebih lanjut, KPT Surabaya mengingatkan seluruh aparatur peradilan untuk mencermati secara serius ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, khususnya terkait mekanisme pelimpahan perkara dan proses pemeriksaan di persidangan.
“Tahun 2026 menjadi momentum pembaruan dan perubahan. Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru, suka tidak suka, kita semua harus siap,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perubahan regulasi tersebut menuntut kesiapan bersama. Para pimpinan pengadilan diharapkan dapat mengajak para hakim dan aparatur di bawahnya untuk mempersiapkan diri secara serius, baik dari aspek pemahaman normatif maupun penerapan teknis dalam praktik peradilan.
Dalam menghadapi perubahan tersebut, komunikasi dan koordinasi antar unsur pengadilan dinilai menjadi kunci. Hubungan yang baik antara pimpinan, hakim, dan aparatur kepaniteraan diharapkan mampu meminimalisir hambatan serta memperkuat kesiapan institusi dalam menyongsong sistem hukum pidana yang baru.
“Tahun 2026 akan membawa tantangan yang semakin kompleks. Perbedaan pandangan mungkin terjadi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama mencari jalan keluar,” ujarnya.
Mengakhiri arahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya mengajak seluruh aparatur peradilan untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan dengan kerja keras dan keikhlasan. Dengan niat yang baik dan komitmen kolektif, ia meyakini bahwa setiap perubahan dapat dilalui tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar dan marwah peradilan.
