MariNews - Putusan

Kondisi yang sudah diperbaiki tersebut, tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa atas tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi. Namun, hanya menjadi pertimbangan untuk meringankan perbuatan terdakwa.

Putusan PK Nomor 128 PK/TUN/2023 sebagai landmark decision mengukuhkan kewajiban penyelesaian sengketa internal partai melalui Mahkamah Partai sebelum menempuh jalur hukum lainnya.

Berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati, maka karyawan dalam perkara a quo, tidak dapat langsung berpindah ke perusahaan lain yang memiliki bidang usaha sejenis/serupa dengan perusahaan asalnya.

Putusan ini menjadi pengingat bagi insan peradilan bahwa hukum tidak hanya yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam napas budaya masyarakat.

Landmark decision 12/P/HUM/2024 ini menjadi tonggak penting dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah dengan menghapus diskriminasi pertanggungjawaban perjalanan dinas antara eksekutif dan legislatif.

Sudah menjadi kelaziman di Sumatera Barat yang berlaku hukum adat Minangkabau, yakni terhadap tanah pusaka kaum dapat didaftarkan atas nama seorang anggota kaum.

Berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak menegaskan atau melarang anggota kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya di TKP, untuk tidak membawa senjata ataupun gas air mata dalam mengamankan.

Pertimbangan diambil Majelis Hakim Kasasi karena telah dilakukannya upaya damai secara adat oleh Terdakwa dengan keluarga korban dengan mendasari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Putusan ini, akan menjadi rujukan bagi putusan hakim di masa-masa yang akan datang pada perkara serupa.

Landmark decisions merupakan putusan pengadilan yang dicadangkan Mahkamah Agung (MA) melalui laporan tahunannya untuk dijadikan yurisprudensi.