Landasan Teoritis dan Filosofis Budaya Hukum
Budaya hukum, dalam perspektif sosio-historis, menempati kedudukan sentral sebagai pilar normatif yang menopang efektivitas berjalannya sistem hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, konstruksi konseptual mengenai rechtsstaat atau Negara Hukum Pancasila tidak dapat dilepaskan dari realitas budaya hukum nasional yang bersifat pluralistik.
Budaya hukum dipandang sebagai living spirit atau jiwa hukum yang hidup dalam masyarakat, yang mencakup nilai, norma, dan tradisi sebagai landasan pembentuk perilaku hukum warga negara. Manifestasi konkret dari budaya hukum Indonesia tercermin melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945 yang berfungsi sebagai konsensus fundamental (grundnorm) bagi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bersama.
Lebih lanjut, pendekatan normatif dalam pembangunan hukum yang mengintegrasikan pertimbangan kemanfaatan (utility) dan efisiensi memperkuat asumsi bahwa budaya hukum memiliki daya determinatif dalam membentuk paradigma dan kerangka berpikir yang mewarnai proses formulasi maupun implementasi peraturan perundang-undangan (Susanto, 2022).
Secara historis, terminologi budaya hukum memperoleh legitimasi formal pertama kalinya dalam kebijakan negara melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam dokumen kebijakan pada tingkat tertinggi tersebut, pembangunan hukum tidak lagi dipersempit pada dimensi legal substance (materi hukum) dan legal structure (aparatur penegak hukum), melainkan secara eksplisit diperluas untuk mencakup legal culture (budaya hukum) sebagai prasyarat esensial bagi terwujudnya cita-cita rechtsstaat substantif—yakni negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta membangun tatanan masyarakat yang tertib dan berkeadilan (Azhari, 2017:27).
Ragam Budaya Hukum dan Implikasinya bagi Negara Hukum
Indonesia menganut sistem hukum yang bercorak pluralistik dengan mengintegrasikan tiga subsistem utama, yakni hukum adat, hukum agama, dan hukum positif modern yang merupakan peninggalan tradisi hukum kolonial Belanda. Keberadaan pluralisme hukum tersebut meniscayakan agar konstruksi rechtsstaat atau Negara Hukum Indonesia memiliki kapasitas adaptif untuk merangkul keberagaman norma dan nilai, sekaligus memastikan tegaknya prinsip supremasi hukum (supremacy of law) serta asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) bagi setiap warga negara.
Dalam kerangka demikian, budaya hukum memainkan peran sebagai mekanisme transformatif yang mengakulturasi dan mengadaptasi norma hukum modern agar selaras dengan struktur sosial dan realitas sosiologis masyarakat lokal.
Konsep budaya hukum yang dirumuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara eksplisit mengacu pada konstruksi teoritis Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen integral, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.
Dalam paradigma Friedman, budaya hukum berfungsi sebagai kekuatan sosial (social force) yang bersifat determinan dalam memengaruhi efektivitas dan keberlangsungan operasional hukum; menjadi variabel penentu apakah suatu aturan hukum dapat diimplementasikan secara efektif atau justru mengalami stagnasi dan kegagalan (Friedman, 1975: 16).
Implikasi yuridis dari proposisi tersebut adalah bahwa tanpa internalisasi nilai-nilai hukum ke dalam kesadaran kolektif masyarakat, cita-cita Negara Hukum berpotensi tereduksi menjadi wacana normatif belaka dan gagal diaktualisasikan secara empiris.
Gagasan Negara Hukum dan Karakteristik Indonesia
Konsep Negara Hukum Pancasila pada hakikatnya merupakan hasil rekonstruksi paradigmatik atas model rechtsstaat yang diadopsi dari tradisi hukum Barat dan warisan kolonial Belanda (Soetandyo, 2007:97). Rekonstruksi ini mengarahkan sistem hukum nasional untuk bertransformasi dan berorientasi pada nilai-nilai kearifan lokal serta identitas kebangsaan, sehingga selaras dengan spirit dan amanat konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perkembangan gagasan negara hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses transplantasi konsep rechtsstaat ala Eropa Kontinental yang, dalam konteks Indonesia, mengalami proses adaptasi dan akulturasi dengan kultur hukum lokal. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademis yang mendalam dan komprehensif guna menelaah relasi dialektis antara konsep negara hukum dalam kerangka konstitusional UUD 1945 dengan realitas hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
Kesenjangan Kultur dan Implementasi Hukum
Adanya kesenjangan antara norma hukum positif (ius constitutum) dan budaya hukum masyarakat (legal culture) kerap menjadi faktor penghambat bagi efektivitas penegakan hukum. Disparitas tersebut berimplikasi pada munculnya alienasi hukum dari realitas sosiologis serta menurunnya legitimasi hukum (legal legitimacy) pada tataran empiris.
Oleh karena itu, proses perumusan maupun implementasi norma hukum imperatif harus senantiasa diharmonisasikan dengan kultur hukum yang hidup di masyarakat agar dapat menjamin efektivitas penerapannya.
Keragaman orientasi budaya hukum di Indonesia telah terartikulasikan secara nyata sejak fase awal pembentukan negara bangsa. Misalnya, Soepomo merepresentasikan corak hukum Jawa yang berkarakter kolektivistik-totaliter, sedangkan Mohammad Hatta mengartikulasikan tradisi hukum Minangkabau yang lebih pluralistik-egalitarian. Polaritas pemikiran kedua founding fathers ini, mencerminkan sifat pluralistik yang inheren dalam budaya hukum nasional, yang secara substansial membentuk diskursus dan kontestasi mengenai paradigma Negara Hukum yang ideal untuk diimplementasikan (RM. A.B. Kusuma, 2004; Azhari, 2017:37).
Pembangunan Budaya Hukum sebagai Prasyarat Negara Hukum
Penguatan budaya hukum merupakan elemen esensial dalam agenda reformasi hukum sekaligus pembangunan karakter bangsa. Pembinaan budaya hukum diarahkan untuk memperkokoh mentalitas hukum warga negara, meningkatkan apresiasi terhadap struktur dan substansi hukum, serta menumbuhkan kepatuhan hukum sukarela-yang merupakan syarat fundamental bagi terwujudnya living rechtsstaat atau negara hukum yang hidup dan efektif. Tanpa dukungan kultur hukum yang kokoh dan mengakar, konstruksi negara hukum berpotensi tereduksi menjadi retorika normatif belaka tanpa aktualisasi empiris.
Lebih lanjut, pembangunan hukum tidak dapat dipersempit hanya pada dimensi legislasi dan institusionalisasi, melainkan harus mencakup pembentukan budaya hukum yang konsisten dengan cita-cita dan tujuan pembangunan hukum itu sendiri.
Dengan demikian, efektivitas dan keberhasilan penerapan konsep negara hukum di Indonesia pada hakikatnya bersifat kondisional, yakni sangat ditentukan oleh kemampuan membangun dan mengonsolidasikan budaya hukum nasional yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial.
Harmonisasi antara Kultur Hukum dan Negara Hukum di Indonesia
Upaya harmonisasi hukum menuntut pendekatan yang sistemik dan komprehensif, yang mencakup reformasi hukum yang responsif terhadap konteks sosial, pendidikan hukum yang berlandaskan nilai-nilai filosofis Pancasila, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum.
Pendekatan multidimensi semacam ini, memungkinkan terwujudnya Negara Hukum tidak hanya dalam tataran normatif-formal (law in books), tetapi juga sebagai realitas empiris (law in action) yang dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dalam dinamika praktik hukum kontemporer, eksistensi pluralisme budaya hukum tetap menonjol. Pada era pasca-reformasi, misalnya, pengakuan dan penguatan hukum adat (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) maupun hukum Islam (seperti penerapan syariat di Aceh dan perkembangan ekonomi syariah secara nasional) menunjukkan bahwa evolusi Negara Hukum Indonesia bergerak menuju model yang lebih fleksibel, inklusif, dan berakar pada tradisi lokal (Azhari, 2017:45).
Fenomena ini menegaskan bahwa karakteristik Negara Hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan hasil dialektika berkelanjutan antara norma-norma hukum Barat yang diadopsi dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.
Sinergi Budaya Hukum Dan Negara Hukum
Korelasi antara budaya hukum dan konstruksi negara hukum dalam konteks Indonesia menegaskan pentingnya internalisasi nilai-nilai hukum ke dalam kesadaran kolektif masyarakat sebagai prasyarat mendasar bagi terwujudnya cita-cita negara yang adil dan beradab.
Budaya hukum berfungsi sebagai landasan legitimasi sosio-kultural sekaligus instrumen efektivitas operasional bagi keseluruhan tatanan hukum negara. Sebaliknya, gagasan Negara Hukum berperan sebagai pedoman normatif yang mengarahkan perkembangan budaya hukum agar tetap konsisten dengan visi konstitusional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Dengan demikian, sinergi yang bersifat simbiotik antara kultur hukum yang kokoh dan konsep Negara Hukum yang responsif-adaptif membentuk fondasi esensial bagi keberlanjutan sistem hukum nasional. Fondasi ini secara organik merefleksikan prinsip keadilan substantif, nilai-nilai kemanusiaan, serta integrasi nasional yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan hukum di Indonesia.
