Paradigma sosio-legal mengajarkan hukum bukan sekadar teks, melainkan praktik sosial yang dihidupi melalui pengalaman, relasi, dan makna

Ilmu hukum Indonesia masih banyak mewarisi tradisi positivistik yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang berdiri sendiri,

Paradigma sosio-legal hadir sebagai jembatan antara teks dan konteks, antara norma dan realitas.

Paradigma sosio-legal hadir sebagai jembatan antara teks dan konteks, antara norma dan realitas.

Hukum bukan hanya apa yang tertulis dalam pasal, tetapi juga bagaimana pasal itu dijalankan, diresistensi, dan dinegosiasikan oleh manusia yang hidup di bawahnya.

Shapiro menegaskan, keadilan hanya dapat dipulihkan melalui kehadiran pihak ketiga yang netral, berintegritas, dan berperan sebagai penyeimbang antara kekuasaan dan kepentingan para pihak.

Mayoritas ulama dari mazhab Syafi‘i, Hanbali, dan sebagian Malikiyah menegaskan bahwa keislaman merupakan syarat substantif bagi pemegang hak asuh.

Persangkaan hakim, merupakan salah satu instrumen pembuktian, yang memiliki peran penting dalam hukum acara perdata di Indonesia.

Konsolidasi sistem hukum nasional Indonesia menempatkan budaya hukum masyarakat pada posisi sentral sebagai pilar fundamental, di samping struktur dan substansi hukum

Hukum yang terlepas dari dimensi etika pada dasarnya hanya merupakan kerangka formal tanpa ruh, sedangkan etika yang tidak ditopang oleh hukum positif kehilangan arah serta daya ikat normatifnya.