MariNews - Artikel

Kenaikan tunjangan jabatan hakim perlu dipahami sebagai kebijakan konstitusional untuk memperkuat independensi dan integritas kekuasaan kehakiman, bukan semata kebijakan fiskal atau administratif.

Pengukuran dalam pemeriksaan setempat menjadi instrumen penting bagi hakim perdata untuk memastikan kejelasan objek sengketa tanah demi tercapainya kepastian hukum dan kemudahan eksekusi putusan.

Penafsiran ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah tafsir yang terlalu luas.

Salah satu tantangan utama dalam masa peralihan adalah koeksistensi antara rezim hukum lama dan hukum baru.

Hak bersuara di ruang publik merupakan fondasi demokrasi dan negara hukum yang dijamin konstitusi, sekaligus menuntut tanggung jawab dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat yang majemuk dan ruang digital yang semakin terbuka.

Refleksi atas Transformasi Kebijakan Pemidanaan Narkotika

Analisis pembaruan praperadilan dalam KUHAP Baru yang memperluas objek pengujian sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum dan penguatan perlindungan hak asasi manusia.

Di tengah berlakunya KUHP Baru yang berparadigma restoratif, Qanun Jinayat menghadapi tantangan untuk menjembatani nilai keadilan Islam dengan prinsip hukum modern.

Dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat.

Dalam konteks negara hukum, persepsi masyarakat menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.