MariNews - Artikel
Tekanan Terhadap Independensi Hakim: Tantangan Peradilan Di Tengah Riuh Opini Publik
Independensi hakim sejatinya tidak dimaksudkan sebagai perlindungan personal bagi profesi hakim, melainkan sebagai jaminan bagi masyarakat pencari keadilan.
Perdebatan Penuntut Umum Dan Penasihat Hukum Dalam Menegakkan Doktrin Exclusionary Rule Pada Tahap Pembuktian Di Persidangan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji perbandingan antara KUHAP lama (UU 8/1981) dengan KUHAP baru (UU 20/2025).
Mengenal Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana Serta Perbedaannya
Dalam perkara perdata dan pidana, pemeriksaan didasari karena adanya kepentingan. Baik itu kepentingan umum, kepentingan hukum maupun kepentingan perorangan.
Menakar Arah Pembaruan KUHAP: Perbandingan KUHAP Lama dan KUHAP Baru Dalam Perspektif Peradilan
Dokumen perbandingan antara KUHAP lama dan KUHAP baru menunjukkan adanya perubahan paradigma yang cukup signifikan.
Status Keberlakuan PERMA 1/2020 Setelah KUHP Nasional Berlaku
Merespons hal tersebut, Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pedoman Pemidanaan Tipikor berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 189/KMA/SK/IX/2018.
Menyikapi Perkara Transisi: Penerapan Pasal Lama vs Pasal Baru KUHP Nasional
Format pertimbangan yang transparan ini tidak hanya memenuhi tuntutan akuntabilitas peradilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, korban, dan masyarakat luas.
Plea Bargain dan Wajah Baru Peradilan Pidana
Secara konseptual, plea bargaining merupakan mekanisme negosiasi antara Penuntut Umum dan terdakwa yang pada umumnya diwakili oleh penasihat hukum dalam proses peradilan pidana.
Persidangan Perkara Korupsi dan TPPU oleh Anggota TNI Aktif: Koneksitas sebagai Mekanisme Penegakan Hukum dan Tantangan Peradilan
Perkara korupsi dan TPPU yang melibatkan anggota TNI aktif berpangkat tinggi selalu menarik perhatian publik.
Dilema Pilihan Berdaulat Westphalian dalam Polaritas Global
Negara berdaulat selalu memiliki pilihan untuk menentukan strategi kedaulatan substantifnya sendiri.
Hakikat Filosofis dari Kedaulatan Mobilitas Bandara
Negara bisa disebut otoritatif bila otoritasnya dapat dilembagakan dan diimplementasikan secara utuh.