MariNews - Artikel

Kelompok rentan dalam konteks ini mencakup perempuan, anak-anak, lanjut usia, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.

Dengan menyandingkan hukum pidana nasional dan doktrin daf‘ al-ṣa’il dalam fikih jinayah, tulisan ini menegaskan pentingnya legal reasoning hakim yang kontekstual, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Fakta menunjukkan mekanisme penyusunan dan pengesahan anggaran Mahkamah Agung, di Indonesia masih bergantung pada pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan

Perubahan ini menempatkan saksi tidak sekadar sebagai alat bukti, melainkan individu yang berhak atas perlindungan keamanan, bantuan hukum, hingga kebebasan dari segala bentuk intimidasi selama proses peradilan.

Di tengah transformasi tersebut, integrasi Artificial Intelligence menuntut keseimbangan krusial: memanfaatkan kecanggihan teknologi tanpa mengorbankan nurani, etika, dan ruh keadilan substantif dalam hukum Islam.

Di tengah kompleksitas perkara, mediasi tidak hanya berperan mengurangi beban pengadilan, tetapi juga memperkuat budaya musyawarah serta menghadirkan keadilan yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) dalam KUHAP baru, kesepakatan damai kini ditempatkan sebagai proses hukum terstruktur yang tetap menuntut akuntabilitas, pengakuan, dan pemulihan nyata.

Fenomena ini menegaskan bahwa penganiayaan hewan bukan sekadar isu moral, melainkan persoalan hukum yang telah diatur dengan ancaman pidana tegas dalam KUHP Nasional serta berbagai regulasi sektoral.

Pemikirannya menegaskan bahwa hakim bukan sekadar penerap norma, melainkan intelektual beretika yang bertugas menemukan kebenaran dengan nurani dan rasionalitas.

Majelis Hakim bukan hanya la bouche de la loi. Hakim harus mampu melihat melampaui skrip undang-undang untuk mewujudkan keadilan substansial melalui dua opsi solusi teknis yang sejauh ini mungkin dipilih.