MariNews - Artikel

Putusan para hakim peradilan agama harus benar-benar dirasakan mampu memberikan hak-hak para kaum rentan.

Untuk mewujudkan hakim yang berintegritas dan bermartabat, tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan intelektual. Seorang hakim juga harus terus mengasah kecerdasan emosional dan spiritualnya.

Hakim perlu memahami bahwa legitimasi hukum tidak datang dari konsistensi formal semata, tetapi kemampuan hukum merespons kebutuhan keadilan yang berkembang dalam masyarakat

Prinsip kehati-hatian (duty of care) dalam jual beli tanah dapat diukur dengan dengan kejujuran, tidak ada unsur tipu daya dan tidak mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain.

Orang tua/wali yang memiliki tugas mendidik anaknya, secara logis, tentunya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Inilah ghirah dari konsep vicarious liability dalam pertanggungjawaban pidana anak dibawah 12 tahun.

Pemberian amnesti dan abolisi tidak memengaruhi atau mengubah isi putusan hakim. Keputusan tersebut, hanya menghapus atau menghentikan proses hukum serta akibat pidana, berdasarkan pertimbangan politik presiden.

Secara normatif, otoritas hakim dalam membubarkan ikatan perkawinan telah diakui dalam tradisi fikih sebagai bentuk ṣulṭah qaḍā’iyyah (kekuasaan kehakiman).

Ketika sebuah simbol-meski berasal dari fiksi-menimbulkan polemik dan dianggap tidak sesuai konteks, maka bisa jadi bahan pertimbangan hukum.

Dalam khazanah fikih, syahādah al-istifāḍah atau as-syahādah bi al-tasāmu‘ merujuk pada bentuk kesaksian tidak langsung yang bersumber dari informasi publik yang tersebar luas.

Perselisihan soal royalti tidak lagi dianggap sepele, melainkan bagian dari keadilan yang lebih luas dalam mendukung ekosistem kreatif Indonesia.