MariNews - Artikel
Survei Kepuasan Layanan Peradilan: Mengukur Kinerja, Menyerap Aspirasi
Partisipasi aktif dari semua pihak akan membantu MA memetakan masalah nyata di lapangan, mulai dari gangguan teknis sistem, kurangnya sosialisasi, hingga kendala sumber daya.
Hari Jadi Mahkamah Agung dan Peradilan Militer sebagai Aktualisasi dan Transformasi Birokrasi
Momen ini diharapkan menjadi sarana menumbuhkan kebanggaan, melakukan refleksi dan evaluasi, serta mempererat rasa persatuan di lingkungan peradilan militer.
Permudah Layanan Biaya Perkara, PA Selatpanjang Adakan Kerja Sama dengan Bank BSI
Kerja sama ini bertujuan memudahkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya dalam urusan pembayaran panjar biaya perkara dan pengembalian sisa panjar.
Perlindungan Yuridis Perempuan dan Anak Pascaperceraian
Perlindungan pascaperceraian bagi perempuan dan anak menjadi pilar penting sistem hukum yang menjunjung kesetaraan, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
Sanksi Administratif terhadap Kapal Ikan Asing, Efektifkah Menimbulkan Efek Jera?
Keberhasilan menciptakan efek jera sejati bergantung pada integritas aparat, konsistensi penegakan, dan keberanian menggunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia.
Membedah Gacha: Perspektif Hukum Pidana terhadap Perjudian Terselubung dalam Game
Gacha merupakan bentuk judi tersembunyi yang menimbulkan kerugian finansial, kecanduan psikologis, serta dampak sosial yang luas-terutama bagi generasi muda.
Mengenal Perusahaan Induk Investasi (Holding Investasi) pada Danantara: Memahami Struktur dan Manfaatnya
Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Danantara memiliki kewenangan, salah satunya yaitu bersama menteri membentuk perusahaan induk investasi atau holding investasi.
Menghitung Ulang Waktu PK: Menjaga Kepastian Hukum dari Tipu Muslihat
Secara yuridis, pembatasan waktu ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan proses hukum yang bisa menghambat eksekusi putusan.
Landmark Decisions TUN: Putusan Pidana Tidak Serta Merta Membatalkan Hak Keperdataan
Keputusan ini menjadi landmark penting yang mengukuhkan prinsip bahwa peradilan tata usaha negara harus tetap independen dan mempertimbangkan semua fakta hukum yang ada.
Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian
Kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi memiliki dampak destruktif yang bersifat ekuivalen terhadap keutuhan institusi perkawinan.