MariNews - Artikel

posisi IPK Indonesia berada di bawah Timor Leste menjadi ironi, sekaligus alarm keras bagi agenda reformasi hukum nasional

Pemberantasan gratifikasi di peradilan Indonesia telah lama menjadi fokus perhatian baik melalui penguatan regulasi, pengawasan internal, dan peningkatan sanksi.

Melalui presisi kuantitatif, keadilan tidak lagi berhenti pada pembagian matematis, tetapi mencerminkan kontribusi nyata para pihak secara proporsional dan objektif.

Prinsip-prinsip seperti kesetaraan di muka hukum, pembuktian proporsional, dan upaya perdamaian menunjukkan relevansi yang tetap hidup dalam praktik peradilan modern, termasuk di Indonesia.

Harapan masyarakat bertumpu pada Pengadilan untuk memberikan putusan yang mampu menyeimbangkan antara prinsip hukum pidana dan HAM

Pengesahan KUHP Nasional menjadi tonggak penting reformasi hukum pidana Indonesia dengan janji menghadirkan hukum yang lebih kontekstual dan berakar pada nilai Pancasila melalui pengakuan living law.

MA RI secara jujur mengakui peristiwa tersebut telah mencederai keluhuran harkat dan martabat hakim serta mencoreng marwah lembaga peradilan

Hakim menjalankan fungsi konstitusional yang strategis, yaitu menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka.

Di tengah penguatan prinsip adversarial, konsep sistem adversarial kontinental menjadi kerangka relevan untuk merekonstruksi peran hakim agar tetap adil, seimbang, dan imparsial sesuai karakter hukum nasional.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 hadir sebagai upaya tegas menutup celah penyelundupan hukum melalui isbat nikah poligami demi menjaga tertib hukum perkawinan.