MariNews - Artikel

Pemberian hibah atas seluruh harta pewaris kepada salah satu ahli waris dinilai tidak sah secara syar’i, apabila menimbulkan ketimpangan distribusi intrakeluarga.

Kehadiran keadilan sejati memerlukan kesediaan untuk membuka hati, menafsir hukum dengan hikmah, dan melihat manusia sebagai tujuan hukum, bukan objeknya.

Integrasi maqashid syariah dalam penyelesaian sengketa di peradilan agama adalah langkah strategis untuk mewujudkan peradilan yang adil, beradab, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Ketika hukum mampu menghadirkan rasa keadilan dalam realitas, maka di situlah hukum menemukan kehidupannya yang sejati, bukan hanya sebagai norma, melainkan sebagai pelindung kemanusiaan.

Seringkali niat wakif (pemberi wakaf) atau pemberi hibah tidak dituangkan dengan jelas dalam akta autentik, atau dilakukan secara lisan saja. Dalam kondisi ini, peran pengadilan menjadi sangat penting untuk menelusuri kebenaran niat, bukti, dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Ontologi hukum membuka ruang refleksi agar hukum tidak semata menjadi teks normatif, tetapi menjadi perwujudan nilai-nilai abadi.

Nikah siri menyimpan konsekuensi hukum yang cukup rumit, terutama saat menyangkut hak anak.

Pengadilan menghadapi tantangan baru dalam mengkualifikasikan aset digital. Perlu ditelusuri apakah aset tersebut memiliki nilai ekonomi, dapat dialihkan kepemilikannya, dan dapat dibuktikan keberadaannya secara hukum.

Dengan memperhatikan dinamika ekonomi syariah dan kompleksitas transaksionalnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah mensyaratkan kerangka hukum yang bersifat komprehensif dan integratif

Institusi iqrār bi al-nasab dalam khazanah hukum Islam layak diadopsi sebagai instrumen yuridis sah yang memungkinkan atribusi nasab dalam kerangka syar‘i serta menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap anak.