MariNews - Artikel

Dalam perkembangannya, perkara lingkungan hidup diatur secara khusus terutama hukum acara yang diberlakukan, saat Hakim menangani perkara lingkungan hidup.

Secara sederhana, prinsip ini berarti siapa yang kalah, dia yang bayar. Tidak hanya membayar biaya administrasi pengadilan, tetapi juga membayar kembali semua ongkos hukum pihak yang menang

Ini adalah momen bersejarah yang membawa angin segar. Namun, di saat yang sama, wujudnya juga membawa ketegangan bagi sistem peradilan.

Pelaksanaan diadakan langsung di tempat objek perkara berada, dimana Penggugat dan tergugat, wajib hadir untuk menunjukkan objek sengketa, sesuai versi masing-masing

Di balik simbolisme ini, tersimpan ajakan mendalam bagi seluruh penegak hukum di Indonesia untuk menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai kompas dalam setiap putusan

Kondisi ini mengancam integritas dan kinerja, karena kepentingan pribadi dapat menyingkirkan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Dalam kerangka reformasi, RKUHAP pernah memperkenalkan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang berperan sebagai ex ante control.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/TUN/TF/2024 menandai sebuah tonggak penting dalam landmark decision di Indonesia. Putusan ini tidak hanya mengakui kedudukan hukum (legal standing) Perludem di PTUN, tetapi juga secara fundamental memperluas hak gugat bagi LSM, mengukuhkan peran Perludem sebagai pengawal demokrasi.

Salah satu isu yang semakin mendapat perhatian adalah mengenai mutasi bagi istri hakim yang juga berstatus pegawai MA.

Pancasila hadir sebagai ideologi pemersatu yang kokoh, yang terbukti mampu menghadapi berbagai rongrongan ideologi lain.