MariNews - Artikel

Kebijakan ini menjadi solusi atas kebutuhan administratif dan kepentingan hukum masyarakat, sekaligus menegaskan peran progresif Pengadilan Agama dalam menjawab dinamika praktik hukum modern.

Regulasi baru ini menegaskan bahwa lansia tetap bertanggung jawab secara pidana, namun dengan ruang pertimbangan khusus dan alternatif non-pemenjaraan yang lebih proporsional.

KUHAP baru memperluas cakupan alat bukti dengan mempertegas kedudukan alat bukti elektronik. Penguatan ini penting karena perkembangan kejahatan modern sering kali berbasis teknologi. Dengan demikian, hukum pembuktian tidak lagi semata bersifat konvensional, tetapi juga mencerminkan kebutuhan zaman.

Dua Hal yang Sering Dianggap Sama, Padahal Berbeda. Memahami Alat Bukti Baru dalam KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025)

Variasi konstruksi Pasal 78, 205, dan 234 menunjukkan pendekatan adaptif terhadap efisiensi peradilan, namun sekaligus menuntut pemetaan yang cermat guna mencegah kebingungan dan disparitas dalam praktik.

Ta’addud al-jara’im dalam hukum jinayat menghadirkan tantangan konseptual sekaligus praktis dalam merumuskan pemidanaan yang adil, proporsional, dan konsisten.

Di tengah kekosongan kerangka hukum nasional, tulisan ini menelusuri arah pertanggungjawaban hukum AI di Indonesia dengan menekankan akuntabilitas, pengawasan manusia, dan pembelajaran dari praktik global berbasis risiko.

upaya perdamaian yang difasilitasi hakim berhasil mempertemukan kepentingan para pihak sehingga tercapai kesepakatan bersama

Tulisan ini menakar batas peran warga dalam menjaga keamanan agar tetap efektif, proporsional, dan tidak berujung pada konsekuensi hukum bagi mereka yang beritikad baik.

Pembaruan ini dipandang sebagai langkah progresif yang menegaskan perlindungan otonomi tubuh, persetujuan (consent), serta keadilan yang lebih inklusif dan berperspektif korban.