MariNews - Artikel

Ketika para hakim bersatu menciptakan sistem kesejahteraan sendiri, kita sedang menyusun ulang paradigma dari sekadar “abdi negara” menjadi insan peradilan yang berdaulat secara ekonomi, bermartabat dalam tugas, dan sejahtera dalam kehidupan.

Sistem ETLE dapat menjadi sarana penegakan hukum yang efektif, adil, dan terpercaya bagi masyarakat.

Permufakatan jahat dapat diberlakukan bagi dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan tindak pidana narkotika dengan mensyaratkan belum selesainya perbuatan, sedangkan penyertaan tindak pidana narkotika diberlakukan bagi dua orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana.

Realitas hukum adalah manifestasi khas dari kemampuan manusia dalam menciptakan dunia sosial yang kompleks melalui bahasa dan kesepakatan kolektif.

Hukuman pembuangan atau pengasingan dijatuhkan kepada para tokoh masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap penjajah, baik dilakukan melalui fisik atau intelektualitas.

Keadilan yang ditegakkan hakim turut menentukan arah pemberantasan narkotika yang adil, efektif, dan berpihak pada pemulihan bangsa dari ancaman narkoba.

Keadilan restoratif di Indonesia akan menjadi test case yang penting untuk memahami bagaimana inovasi konsep hukum dapat diadaptasi dalam konteks pembangunan negara dengan tantangan struktural yang kompleks.

Keputusan tersebut, diambil dengan mempertimbangkan fasilitas rumah negara dan transportasi hakim yang tersedia, belum memenuhi seluruh kebutuhan hakim.

Mari jadikan Hari Kenaikan Yesus Kristus sebagai pengingat bahwa tugas-tugas institusi peradilan memiliki dimensi transendental.

Peran hakim sebagai “storyteller” narasi bangsa mungkin dapat kita petik dari putusan Mahkamah Agung Swedia.