MariNews - Artikel

Melalui telaah historis, sosiologis, dan yuridis, penulis mengajak pembaca merefleksikan kembali hakikat keadilan pidana dalam KUHP Nasional yang lebih manusiawi dan berorientasi pemulihan.

KUHAP 2025 mengubah secara signifikan aturan penahanan tersangka. Pembatasan kewenangan aparat menegaskan perlindungan hak asasi dan due process.

Pembuktian sengketa tanah adat Minangkabau menghadapi kerumitan yang serius karena tidak ada bukti tertulis. Hakim dituntut untuk menggali kebenaran adat.

Harmonisasi KUHP Baru dengan UU Perikanan menegaskan bahwa penegakan hukum di laut harus berpijak pada lex specialis. Upaya ini memperkuat efektivitas hukum sekaligus sistem denda yang lebih adaptif demi pemulihan kerugian negara.

Putusan hakim dalam perkara perdata menentukan kepastian hukum para pihak. Pemahaman klasifikasi putusan menjadi kunci mengetahui akibat dan upaya hukum.

Tulisan ini mengulas kerancuan yurisdiksi antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama dalam perkara kepailitan berbasis akad syariah, sekaligus menawarkan gagasan harmonisasi regulasi demi mewujudkan kepastian hukum.

Dalam konteks ini, humas dituntut berevolusi dari sekadar penyampai informasi menjadi aktor strategis dalam menjaga reputasi, melawan disinformasi, dan membangun dialog publik yang sehat.

Pertanyaan mendasar kemudian muncul: apakah “pemulihan keadaan semula” harus dimaknai secara absolut sebagaimana konsep restitutio in integrum dalam hukum perdata, ataukah dapat ditafsirkan secara lebih kontekstual sesuai dengan karakter hukum pidana dan kepentingan korban?

Salah satu ketentuan yang memantik perhatian publik adalah Pasal 481 tentang pengambilan harta dalam relasi suami istri.

Di tengah perbedaan paradigma antara fikih Islam dan hukum positif, anak nikah siri kerap berada dalam posisi rentan yang menuntut kehadiran hukum yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak anak.