MariNews - Artikel

Seleksi perkara yang cermat bukan hanya persoalan efisiensi, tetapi juga manifestasi dari tanggung jawab moral dan sosial hukum terhadap peradaban manusia secara menyeluruh.

Sebelum berdirinya Pengadilan Negeri (PN) Melonguane, masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang ingin mengakses layanan peradilan harus menempuh perjalanan laut dengan rute Talaud–Manado–Sangihe.

Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi hukum di berbagai negara, pemikiran Stammler mengingatkan kita bahwa legitimasi hukum tidak hanya berasal dari kekuasaan, tetapi dari kemampuannya mewujudkan keadilan yang hakiki.

Peradaban yang besar bukan diukur dari tingginya menara gedung pengadilan, tetapi dari sejauh mana hukum menjadi alat kasih sayang sosial. Keadilan bukan hanya milik pengadilan, tetapi milik setiap insan.

Dengan sinergi antara teknologi, pemahaman hukum, dan peningkatan kualitas peradilan, kita berharap pengadilan Indonesia mampu menyongsong era digital dengan tetap menjunjung tinggi keadilan.

MA dapat menyusun petunjuk atau bahkan pelatihan khusus untuk menangani perkara-perkara dengan isu kontemporer seperti ini.

Rekonsiliasi institusional melalui pendekatan hukum yang kuat dan komitmen negara yang kokoh, menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan publik serta mewujudkan stabilitas sosial secara berkelanjutan.

Teori kontrak sosial mengajarkan bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang dicintai rakyatnya. Hukum yang ditaati karena diyakini, bukan karena ditakuti.

Pemberian hibah atas seluruh harta pewaris kepada salah satu ahli waris dinilai tidak sah secara syar’i, apabila menimbulkan ketimpangan distribusi intrakeluarga.

Kehadiran keadilan sejati memerlukan kesediaan untuk membuka hati, menafsir hukum dengan hikmah, dan melihat manusia sebagai tujuan hukum, bukan objeknya.