MariNews - Artikel

Ke depan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan vonis berat, tetapi juga dengan memperkuat integritas aparat penegak hukum, memperjelas regulasi, dan meningkatkan pengawasan publik.

Hukum adalah alat. Nurani adalah cahaya. Jika alat bekerja tanpa cahaya, maka ia akan mudah menabrak, melukai, dan tersesat. Namun, bila nurani menyinari jalannya, maka hukum menjadi kendaraan kebaikan, yang membawa manusia menuju tatanan yang damai dan beradab.

Makna "melanggar hukum (breaking the law)” dalam lirik lagu ini tidak dimaknai sebagai dorongan untuk melakukan tindakan kriminal, melainkan sebagai simbol perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak lagi sah secara moral.

Hukum tidak statis, melainkan reflektif dan transformatif. Setiap aturan yang dibuat harus terus diuji dengan pertanyaan mendasar: apakah ia adil atau tidak? Apakah ia membawa manfaat atau tidak? Apakah ia mengangkat martabat manusia atau tidak?

Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam menjaga independensi itu tetap kokoh, tanpa terpengaruh opini viral.

AI memang bisa membantu meringankan beban administratif, namun sentuhan nurani tetap harus dimiliki oleh para hakim sebagai penjaga keadilan di tengah tantangan era digital.

Pada awal kemerdekaan periode 1945 sampai dengan 1977, KTP disebut dengan Surat Tanda Kewarganegaraan.

Tanpa integritas, putusan menjadi sewenang-wenang atau bermotif tertentu, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan hukum dan kepercayaan dari masyarakat.

Meskipun secara hukum pidana perkara terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia dinyatakan gugur, langkah-langkah hukum lain tetap bisa dan perlu dilakukan.

Semoga maklumat ini dapat menjadi panduan sekaligus komitmen bersama dalam menjaga marwah peradilan yang bermartabat.