MariNews - Artikel

Dalam banyak masyarakat, hukum sering dianggap sakral hanya karena ia dibakukan dalam bentuk peraturan. Namun hukum tanpa etika hanyalah alat yang bisa dipakai siapa pun, bahkan oleh yang zalim.

Partisipasi publik merupakan cara paling efektif untuk memastikan hukum tetap menjadi pelayan keadilan dan bukan tujuan lainnya.

Ketika masyarakat merasakan bahwa hukum mendengarkan, mereka akan percaya dan patuh dengan kesadaran. Hukum pun menjadi bagian dari budaya, bukan sekadar sistem kekuasaan.

Penambahan usia pensiun hakim bukanlah langkah mundur, melainkan pengakuan atas realitas penuaan secara positif dan manusiawi, dengan memperhatikan keadilan yang bermartabat.

Tanpa adanya pengaturan jabatan hakim yang jelas dan baik, maka kedudukan hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, rawan mendapatkan intervensi extra judicial yang merusak martabat dan keluhuran seorang hakim.

MA perlu mengeluarkan pedoman teknis atau Surat Edaran yang memberikan arahan bagi hakim dalam menangani perkara digital, termasuk bagaimana menilai validitas bukti digital.

Permasalahan kondisi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum timbul akibat keterbatasan ekonomi atau akses terhadap bantuan hukum.

Ketika hukum dapat meresapi makna air mata, maka wujudnya telah melampaui formalitas. Hukum telah menjelma sebagai pelita dalam kegelapan, pelukan dalam dinginnya prosedur, dan jembatan antara rasa sakit, serta keadilan.

Dinamika tatanan internasional kontemporer sedang bergerak menuju keseimbangan baru antara hierarki dan heterarki.

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam memastikan kalau nilai ganti rugi yang diberikan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.