MariNews - Artikel

Hukum yang adil bukanlah yang memenangkan akal-akalan, melainkan yang menyelamatkan martabat manusia.

Membangun dari awal memang penuh tantangan, namun di situlah peran strategis Ketua PN di wilayah pemekaran benar-benar diuji.

Peningkatan kesejahteraan harus menjadi pemicu dan diimbangi upaya peningkatan kualitas dan kapasitas hakim, serta penerapan sistem pengawasan yang efektif.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan hanya sekedar menghukum pelaku, namun diberikan kewenangan membebaskan atau melepaskan pelaku kejahatan atau terdakwa.

Penerapan keadilan restoratif pada persidangan pengadilan negeri di operasionalisasi sebagai mekanisme, metode, dan sarana untuk mencapai tujuan pemulihan korban, pemulihan hubungan korban dan terdakwa, pemenuhan tanggung jawab terdakwa, serta menghindarkan (khususnya anak) dari perampasan kemerdekaan.

Kalau hakim menjaga integritas, hidup sederhana, dan teguh pada prinsip, maka visi Mahkamah Agung dan bangsa yaitu peradilan yang adil, mandiri, dan dapat dipercaya akan terwujud.

Konsep Court Excellence, dengan fokusnya pada optimalisasi layanan dan manajemen peradilan, dapat menjadi sarana efektif untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan Pancasila dalam praktik nyata.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, diharapkan dapat memberikan dukungan konkret terhadap implementasi program Zero ODOL yang dicanangkan oleh Polri.

Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dapat menjadi forum yang tepat jika polemik tersebut berkaitan dengan kesalahan dalam penerbitan izin usaha pertambangan oleh pemerintah.

Asas nasional pasif berdasar pada hak suatu negara berdaulat untuk melindungi kepentingan hukum negaranya, meskipun perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh setiap orang di luar teritoral negara berdaulat tersebut.