MariNews - Artikel

Hukum berpihak kepada korban, yang memahami konteks, dan yang tidak buta terhadap struktur sosial adalah hukum yang layak disebut adil. Ketika hukum mampu berdiri di sisi mereka yang tertindas, saat itulah hukum benar-benar menjalankan misinya sebagai penjaga kemanusiaan.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian anak pada kegiatan masyarakat yang positif seperti menemani lansia di panti jompo dan sebagainya.

Syariah tidak perlu dipaksakan sebagai sistem negara secara formal, selama nilai-nilainya dapat diwujudkan melalui regulasi yang adil dan akomodatif.

Penting dipahami bahwa hakim tidak boleh terpengaruh oleh tekanan publik, apalagi jika itu bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menyelamatkan anak yang tersandung hukum bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memastikan mereka tidak kehilangan masa depan.

Sentencing guidelines akan menjadi instrumen efektif guna mereduksi disparitas putusan perkara pidana dan tantangan mengimplementasikan, akan muncul dari dalam korps hakim sendiri.

Dalam keheningan data dan hiruk pikuk algoritma, hukum berpijak pada nilai, namun tetap menjadi suara jernih, membimbing umat manusia menuju keadilan yang tidak lekang zaman.

Dengan pendekatan fenomenologis, hukum tidak lagi hanya bicara tentang yang seharusnya, melainkan tentang apa yang sungguh dirasakan. Maka, hukum akan hidup, tumbuh, dan menyejukkan.

Pengadilan Tinggi tidak hanya menunjukkan ketidaksepakatan substantif, tetapi juga secara historis menjadi yang pertama kali menerapkan prinsip anti-SLAPP dalam ranah pidana di Indonesia.

Dalam konteks perubahan iklim, keadilan tidak lagi dapat dibatasi pada kesetaraan prosedural antarindividu, tetapi harus mencakup kesetaraan intergenerasi dan kesetaraan antarspesies.