MariNews - Artikel

Sebuah profesi memerlukan pengukuran kinerja yang tepat guna mendorong kualitas kinerjanya dan berpengaruh kepada keberhasilan lembaganya, terkhusus untuk keberhasilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan visi mulianya tersebut.

Di masa depan, kolaborasi yang solid antara Polri dan Mahkamah Agung akan menjadi fondasi utama dalam membentuk sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ketika keluarga besar di Indonesia masih menunjukkan peran fungsionalnya secara kuat, baik sebagai jaring pengaman sosial maupun kultural, maka hukum tidak dapat serta-merta mengadopsi konsep keluarga yang cenderung individualistis tanpa kajian kontekstual yang mendalam.

Diperlukan adanya perubahan dalam PERMA, yang memberikan ruang pengaturan hukum atas perlawanan putusan perampasan kemerdekaan dalam pelanggaran lalu lintas.

Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan penerbitan Surat Edaran MA (SEMA) sebagai panduan bagi hakim dalam menilai dan memutuskan perkara yang melibatkan justice collaborator.

Masalah kewarisan Islam merupakan kewenangan yang dimiliki peradilan agama jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Sehingga setelah kemerdekaan Indonesia, kewenangan dalam mengadili waris Islam tetap berada di peradilan agama.

Manusia akan selalu “bertumbuh”, begitu pula manusia yang berprofesi sebagai seorang hakim. Keadilan akan selalu diharapkan tercapai sejak seorang hakim mulai mengawali karirnya.

Fenomena quiet quitting bisa jadi merupakan bentuk perlawanan terhadap tren “hustle culture” yang sempat mendunia seiring banyaknya kisah orang-orang gila kerja yang sukses di berbagai bidang di belahan dunia.

Dalam konteks pemberantasan peredaran gelap, sinergi antara polisi, jaksa, dan hakim menjadi kunci utama. Penyidikan harus dilakukan dengan profesional, penuntutan harus transparan, dan putusan harus adil serta memberikan efek jera.

Melalui penguatan kelembagaan yang inklusif dan regulasi yang progresif, peradilan agama dapat menjadi garda depan dalam mewujudkan peradilan yang adaptif terhadap zaman, tanpa kehilangan ruh keadilan substantif dan nilai-nilai syariah yang menjadi pijakannya.