MariNews - Artikel

AI memang bisa membantu meringankan beban administratif, namun sentuhan nurani tetap harus dimiliki oleh para hakim sebagai penjaga keadilan di tengah tantangan era digital.

Pada awal kemerdekaan periode 1945 sampai dengan 1977, KTP disebut dengan Surat Tanda Kewarganegaraan.

Tanpa integritas, putusan menjadi sewenang-wenang atau bermotif tertentu, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan hukum dan kepercayaan dari masyarakat.

Meskipun secara hukum pidana perkara terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia dinyatakan gugur, langkah-langkah hukum lain tetap bisa dan perlu dilakukan.

Semoga maklumat ini dapat menjadi panduan sekaligus komitmen bersama dalam menjaga marwah peradilan yang bermartabat.

Dengan mengutamakan sidang, hakim tidak hanya menjalankan amanah undang-undang, tetapi juga merawat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Teladan, contoh, dan bimbingan adalah metode pembinaan paling efektif dalam bernegara dan berhukum. Pendekatan ini melampaui sekadar aturan, ucapan, perintah atau teori, karena melibatkan implementasi nilai-nilai secara langsung dan konsisten.

Jika revisi KUHAP hanya berorientasi memperkuat kekuasaan negara dan melemahkan mekanisme kontrol, maka secara teoritis dan normatif, revisi tersebut gagal memenuhi syarat sebagai hukum yang adil dan sah.

Situasi Gaza jadi pengingat menyakitkan, dibalik retorika HAM modern, masih ada kesenjangan besar antara prinsip dan praktik.

Sebuah profesi memerlukan pengukuran kinerja yang tepat guna mendorong kualitas kinerjanya dan berpengaruh kepada keberhasilan lembaganya, terkhusus untuk keberhasilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan visi mulianya tersebut.