Seorang kepala negara rela tunduk pada putusan pengadilan, dan seorang hakim berani memutus kalah penguasa negara hanya karena mematuhi prosedur hukum pembuktian (Artikel Edisi Ramadhan Hari Keempat)

Variasi konstruksi Pasal 78, 205, dan 234 menunjukkan pendekatan adaptif terhadap efisiensi peradilan, namun sekaligus menuntut pemetaan yang cermat guna mencegah kebingungan dan disparitas dalam praktik.

Kegiatan sosialisasi ini, bertujuan menyamakan persepsi antar Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemangku kepentingan terkait di Kota Padang Panjang. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di Kota Padang Panjang dapat semakin optimal, cepat, dan transparan.

Forum ini diharapkan mampu mengokohkan profesionalisme para hakim, panitera, dan tenaga teknis lainnya

Mahkamah Agung membuka pintu selebar-lebarnya bagi aparat penegak hukum untuk menindak siapa saja aparatur peradilan yang mencederai sumpah jabatannya. Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan resmi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengapresiasi kecepatan dan kemudahan koordinasi dengan Pimpinan MA dalam proses penegakan hukum tersebut.

Melalui pembinaan di Yogyakarta, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial menekankan kepemimpinan berintegritas dan pemanfaatan Whistle Blowing System sebagai instrumen utama menjaga marwah peradilan dan kepercayaan publik.

Regulasi ini tidak hanya menegaskan kembali keberlakuan pasal-pasal kunci dalam UU Narkotika, tetapi juga menghapus ancaman pidana minimum khusus yang selama ini menjadi polemik dalam praktik peradilan.

Pemaparan visi positif dan penegasan wewenang Mahkamah Agung tersebut disampaikan secara komprehensif oleh Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Implementasi mekanisme baru seperti pemaafan hakim dan pengakuan bersalah disebutnya bukan sekadar instrumen teknis prosedural, melainkan ujian integritas, kebijaksanaan, dan keberpihakan hakim pada keadilan substantif.

Artikel ini menjelaskan secara sistematis perbedaan klasifikasi, ruang lingkup, serta konsekuensi yuridis dari penerapan pasal-pasal kesusilaan dan perkawinan dalam KUHP Nasional.