Adji Prakoso
Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI
Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Strata 2 dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Selain bertugas sebagai Hakim Yustisial di Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, penulis juga aktif sebagai salah satu Wakil Redaktur Pelaksana MARINews, penulis jurnal ilmiah di berbagai platform dan terlibat penelitian, yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Penulis juga aktif sebagai pengajar dan narasumber kegiatan ilmiah di berbagai universitas, instansi pemerintah dan organisasi profesi hukum, serta terlibat aktivitas ilmiah lainnya, seperti juri internal moot court (peradilan semu). Sebelum menjadi hakim, penulis memiliki background jurnalistik dan pernah menjadi wartawan, pada salah satu media cetak di Bali.
Yurisprudensi MA RI: Tidak Perlu Menunggu Putusan Pidana Guna Menentukan Objek Benda Jual Beli Hasil Curian
Pihak yang merasa dirugikan atau ingin membatalkan transaksi jual beli atas dasar objeknya merupakan hasil curian, dapat mengajukan gugatan perdata tanpa harus menunggu proses pidana tuntas.
Sepak Bola dan Perang Melawan Diskriminasi Rasial
Tampaknya, perang melawan rasialisme yang menyerang warna kulit, agama, latar belakang sosial, kebangsaan dan tindakan lain, wajib diresapi dan menjadi sikap bagi para penikmat olahraga kulit bundar tersebut.
KPT Surabaya Gelar Pembinaan Satuan Kerja: Penekanan pada Integritas, Pola Hidup Sederhana, dan Independensi Peradilan
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya juga menegaskan, jangan sampai ada lagi perbuatan yang mencoreng wajah peradilan dan mengecewakan masyarakat.
Landmark Decision: Disparitas Penjatuhan Pidana Bagi Para Terpidana di Kasus Sama Sebagai Alasan PK
Adalah tidak adil apabila hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana pemohon peninjauan kembali (a quo) lebih berat dibandingkan dengan rekan-rekannya yang melakukan perbuatan yang sama, namun dijatuhi hukuman yang lebih ringan.
Sejarah Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan: Berawal untuk Mendukung Perang Sampai Menjadi Alat Mensejahterakan Rakyat
Pajak adalah salah satu pilar utama dalam konsep rechtsstaat (negara hukum), di mana pemerintahannya berlandaskan hukum demi kesejahteraan kolektif warganya, bukan demi kekuasaan semata.
Catatan Sejarah Hukum Penerbitan Paspor: Awal Berlakunya di Dunia Sampai Pengaturannya dalam Ketentuan Nasional
Penggunaan paspor, sebagai dokumen perjalanan resmi antarnegara, secara historis telah diterbitkan sejak 450 Sebelum Masehi.
Sejarah Hukum Penerbitan Kartu Tanda Penduduk: Dari Era Kolonial Sampai Revolusi Industri 4.0
Pada awal kemerdekaan periode 1945 sampai dengan 1977, KTP disebut dengan Surat Tanda Kewarganegaraan.
Kilas Balik Sejarah Hukum Pemberlakuan Surat Izin Mengemudi di Indonesia
Wajibnya memiliki SIM, bagi seseorang pengendaraan kendaraan bermotor, telah diatur sejak era Kolonial Hindia Belanda.
Memperjelas Upaya Hukum Perlawanan atas Perampasan Kemerdekaan dalam Pelanggaran Lalu Lintas
Diperlukan adanya perubahan dalam PERMA, yang memberikan ruang pengaturan hukum atas perlawanan putusan perampasan kemerdekaan dalam pelanggaran lalu lintas.
Mengenang Pahlawan Nasional Mr. Mohammad Amin Nasution: Hakim, Deklarator Sumpah Pemuda, dan Pencetak Mata Uang Sumatera Utara
Persahabatannya dengan M. Yamin semakin memperkokoh semangat kebangsaan, untuk membawa rakyatnya terbebas dari belenggu penjajahan.