Pengadilan Negeri Kupang menegaskan penetapan tersangka, bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara sembarangan. Prosedur harus dipenuhi secara ketat, alat bukti harus memadai, dan hak-hak seseorang harus dijamin sejak awal proses hukum berjalan.

Majelis Hakim telah berpedoman pada hukum acara pidana dan asas-asas hukum, seperti asas equality before the law, yang tercermin selama persidangan.

Konferensi pers yang digelar pada Jumat tengah malam (6/2/2026) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap dalam pengurusan eksekusi sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di wilayah Tapos, Depok.

Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan tiga putusan pidana terkait penyalahgunaan mesin Electronic Data Capture (EDC) berantai oleh sejumlah terdakwa. Putusan ini menegaskan konsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi.

Putusan ini mencerminkan peran aktif hakim dalam menerjemahkan semangat pembaruan hukum pidana nasional secara proporsional, restoratif, dan bermartabat.

Perkara sengketa tanah yang sempat masuk ke tahap awal persidangan akhirnya berakhir setelah para pihak mencapai kesepakatan perdamaian dan penggugat resmi mencabut gugatannya.

Melalui sosialisasi, diskusi, dan pembinaan langsung oleh Ketua PT Denpasar, kegiatan ini menegaskan pentingnya kedisiplinan, integritas, serta pengawasan berkelanjutan sebagai fondasi profesionalitas aparatur peradilan.

Angka ini, menegaskan anak muda kini menuntut hasil nyata, bukan sekedar janji politik,.

Kasus ini bermula pada 29 Agustus 2025, ketika Laras, yang bekerja di ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), mengunggah empat konten di akun Instagram miliknya, @larasfaizati.

Orasi di ruang sidang dan kehadiran aparat militer di pengadilan, tulisan ini menegaskan pentingnya penegakan protokol persidangan demi menjaga marwah peradilan dan prinsip negara hukum.