Dalam KUHP baru, pidana mati tidak lagi serta-merta dijalankan. Ada mekanisme percobaan selama 10 tahun di mana terpidana akan dievaluasi perilakunya

Secara singkat, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) adalah hasil kodifikasi hukum pidana nasional yang diperbarui dari KUHP lama peninggalan kolonial Belanda.

Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang menegakkan keadilan dengan penuh kebijaksanaan, bahkan dalam perkara yang sederhana sekalipun.

Ini merupakan sebuah tonggak sejarah penting, mengingat 80 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini bangsa kita memiliki kodifikasi hukum pidana

Salah satu langkah nyata yang diambil adalah penerapan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Proses peradilan yang berbelit, jadwal sidang yang mundur, hingga biaya tidak resmi masih menjadi keluhan sebagian pencari keadilan.

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif tertinggi memiliki kewenangan dalam mengatur dan memastikan perilaku hakim.

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif tertinggi, memegang peranan strategis dalam menjaga marwah peradilan dan memastikan hukum ditegakkan

Landasan hukum untuk pengembangan kapasitas hakim dapat ditelusuri dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Dengan komitmen bersama, kita optimistis bahwa wajah peradilan Indonesia akan semakin kokoh, berintegritas, dan dipercaya publik.