Theo Yonathan Simon Laturiuw
Hakim Pratama pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak
Memulai karir di Mahkamah Agung (MA) sebagai CPNS Analis Perkara Peradilan (APP) di Kepaniteraan Muda Pidana Khusus MA RI pada April 2022. Dilantik menjadi PNS APP pada 27 Maret 2023 dan lulus seleksi calon hakim pada Desember 2023. Berikutnya penulis menjalani Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Angkatan IV Mahkamah Agung antara bulan Februari 2024 sampai dengan Mei 2025 dan ditempatkan di PTUN Bandung. Setelah lulus PPCH, penulis dilantik sebagai Hakim Pratama di PTUN Pontianak pada 24 Juni 2025.
Yurisprudensi PTUN: Penerapan Asas Personal Responsibility untuk Mendahulukan Keadilan Substantif di Perkara Kepegawaian
Asas personal responsibility merupakan asas yang mengajarkan bahwa masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri.
Ketua Mahkamah Agung RI: Pemimpin Harus Jadi Role Model, Bukan Sekadar Foto Model
Kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling mampu melayani.
Ketua Mahkamah Agung: Badan Urusan Administrasi Ibarat Denyut Nadi
Kepada Dr. Sobandi, YM Sunarto dalam sambutannya menitipkan amanah untuk menjadikan sistem administrasi Mahkamah Agung sebagai model tata kelola yang modern, efisien, dan transparan.
Ini Pesan Ketua Mahkamah Agung untuk 3 Pimpinan Tinggi Madya yang Baru Dilantik
Ketua MA YM. Sunarto dalam sambutannya usai pelantikan mengatakan, jabatan yang diemban ketiganya bukan posisi administrasi semata-mata.
Ini 2 Modus Populer Penipuan dengan Mengatasnamakan Mahkamah Agung
Berdasarkan catatan Kepaniteraan MA, penipuan dengan modus surat pemberitahuan registrasi perkara pernah marak di 2023.
Beredar Dokumen Palsu, Panitera Tegaskan Mahkamah Agung Tidak Berkorespondensi dengan Pihak Berperkara
Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, informasi registrasi perkara, pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.
Beredar Dokumen Palsu, Panitera Tegaskan Mahkamah Agung Tidak Berkorespondensi dengan Pihak Berperkara
Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, informasi registrasi perkara, pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju.
Ini Nomor Hotline Mahkamah Agung untuk Konfirmasi Dokumen Meragukan atau Surat Diduga Palsu
Panitera MA menyarankan masyarakat atau pihak berperkara untuk mengonfirmasikan dokumen meragukan atau surat diduga palsu di nomor Hotline Mahkamah Agung.
Evolusi Konsep Penundaan Keputusan Pemerintah di Pengadilan Administrasi Prancis
Penundaan keputusan administrasi Prancis pada awalnya dimulai dengan konsep sursis à exécution. Namun, sejak 2000 berevolusi menjadi lebih ringkas dengan konsep référé-suspension.
Menteri PKP Maruarar Sirait Bentuk 2 Tim untuk Kebut Pembangunan Rumah Dinas Hakim
Kedua tim itu, dipimpin oleh Irjen Kementerian PKP Heri Jerman dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati.