Tim MariNews
Internal Perpustakaan MA
Tim MariNews adalah kumpulan profesional di bidang jurnalistik dan penulisan kreatif yang berdedikasi dalam menghadirkan berita aktual, informatif, dan terpercaya. Dengan latar belakang yang beragam, mereka berkolaborasi untuk menyajikan artikel yang relevan bagi berbagai kalangan pembaca.
Diversi PN Sambas Capai Kesepakatan, Anak Kembali ke Wali
Anak menyampaikan permohonan maaf dan mengakui kesalahannya, sedangkan Korban menerima permintaan maaf tersebut.
Menyongsong KUHP Nasional Baru yang Visioner: Fondasi Baru Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Indonesia
KUHP Nasional dirancang lebih visioner, adaptif, dan responsif terhadap bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk kejahatan perikanan berbasis korporasi
“Padu Serasi” Ketika Harapan Pencari Keadilan Terwujud Melalui Kolaborasi
Program Padu Serasi telah berjalan selama hampir 2 (dua) tahun dengan total penyelesaian perkara program tersebut sebanyak 67 perkara.
Pemeriksaan Saksi Secara Telekonferensi dalam Perkara Perdata Antar-Lintas Peradilan (Ditinjau dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022)
Mahkamah Agung selain peka terhadap kemajuan teknologi, juga peka terhadap perkembangan hukum yang selalu bersifat dinamis.
Hermeneutika Modern Sebagai Perekat Kesenjangan Pemahaman
Dunia peradilan membawa pemahaman bahwa setiap aparatur peradilan harus mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab.
Transformasi Moral dan Profesionalisme Aparatur Peradilan Melalui Pembinaan Keagamaan di PN Gresik
Kegiatan keagamaan ini menjadi salah satu bentuk pembinaan moral dan rohani yang diarahkan untuk menumbuhkan semangat pengabdian
What’s Next: Agenda Penguatan Keamanan Pengadilan Pascakunjungan Melbourne
Mahkamah Agung sendiri telah membentuk MA-CSIRT (Mahkamah Agung – Computer Security Incident Response Team) pada 2023.
Menelisik Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK dan Penerapannya di Pengadilan Tipikor
Pengadilan Tipikor berada di bawah Mahkamah Agung, dan mempunyai ciri khusus, yaitu keberadaan Hakim Ad Hoc yang berasal dari masyarakat dengan keahlian khusus minimal 15 tahun.
Hakim dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan kehakiman di Indonesia telah jelas diatur pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Seorang Hakim Harus Menundukkan Diri Sendiri Sebelum Menundukkan Perkara
Hakim adalah pihak yang diberi mandat untuk menafsirkan hukum, menilai fakta, dan memberikan keputusan yang dapat menentukan nasib seseorang.