Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim yang merupakan pejabat negara yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara hukum

Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Selasa (14/10), dan menjadi vonis mati pertama yang dijatuhkan PN Batusangkar.

Hakim di Indonesia sering kali menghadapi dilema besar perihal mematuhi kepastian hukum atau menerapkan keadilan substantif.

Hukum bukan hanya apa yang tertulis dalam pasal, tetapi juga bagaimana pasal itu dijalankan, diresistensi, dan dinegosiasikan oleh manusia yang hidup di bawahnya.

Kebenaran itu sering kali tidak sepenuhnya dapat dibaca dari berkas perkara atau dokumen bukti yang dihadirkan di ruang sidang.

Modus operasinya yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kelemahan psikologis manusia menuntut respons yang lebih adaptif dan terpadu dari aparat penegak hukum.

Dalam setiap ruang sidang, hakim dihadapkan pada dua wajah kebenaran formil yang lahir dari bukti, dan kebenaran substantif yang hidup dalam nurani.

Ini merupakan wujud dari salah satu fungsi dari PTUN Banda Aceh yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan

Keadilan tidak diukur dari siapa yang diuntungkan oleh perbuatan itu, tetapi dari sejauh mana perbuatan tersebut, sejalan dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang beradab.

Secara hukum, aset kripto belum sepenuhnya diatur dalam satu payung undang-undang khusus. Saat ini, regulasi utama datang dari Bappebti.