Masyarakat, orang tua, pendidik, bahkan figur publik, perlu memahami batasan hukum di dunia maya agar tak memengaruhi anak-anak ke sesuatu yang negatif.

Secara prinsip, kewajiban memberi nafkah setelah perceraian adalah bentuk keadilan distributif, di mana beban ekonomi tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang lebih lemah secara finansial.

Prinsip pemeriksaan silang tidak secara eksplisit dikenal dalam hukum acara perdata Indonesia. Namun, terdapat ketentuan yang memiliki konsep serupa.

Tujuan utama dari asesmen ini adalah, memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan secara optimal serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sistem peradilan Indonesia, seperti halnya sistem peradilan di seluruh dunia, dibangun di atas fondasi yang mulia objektivitas dan ketidakberpihakan. Namun realitas menunjukkan bahwa hakim, sebagai manusia, membawa serta seluruh keterbatasan kognitif yang melekat pada otak manusia.

Tanpa dasar hukum yang jelas, setiap penetapan berpotensi kehilangan legitimasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Masih terdapat sejumlah isu krusial yang perlu diselesaikan pada RUU Jabatan Hakim, terutama terkait pengaturan hak keuangan, mekanisme rekrutmen hakim, serta kekosongan dan tumpang tindih dalam regulasi.

Jika ada yang mendistribusikan atau menjual produk farmasi dan kosmetik tanpa standar yang ditetapkan-lalu mereview-nya dengan klaim berlebihan-maka perbuatannya bisa dianggap menyebarkan kebohongan yang membahayakan masyarakat.

PN Rantau berkomitmen untuk terus mendorong penggunaan teknologi informasi dalam setiap lini pelayanan peradilan.

Penunjukan Sobandi berdasarkan Kepres Nomor 114/TPA TAHUN 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juli 2025.