MA perlu mengeluarkan pedoman teknis atau Surat Edaran yang memberikan arahan bagi hakim dalam menangani perkara digital, termasuk bagaimana menilai validitas bukti digital.

Semoga dapat jadi referensi bagi para hakim dalam mengadili perkara serupa dan menambah pengetahuan pembacanya.

Buku ini ditulis oleh sastrawan dan jurnalis Mesir, Muhammad Husein Haekal. Diterbitkan oleh Darr Al-Maarif, Mesir pada 1933. Hingga kini buku tersebut menjadi rujukan cendikiawan muslim dan nonmuslim dunia dalam mencari informasi tentang Rasulullah SAW.

Permasalahan kondisi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum timbul akibat keterbatasan ekonomi atau akses terhadap bantuan hukum.

Ketika hukum dapat meresapi makna air mata, maka wujudnya telah melampaui formalitas. Hukum telah menjelma sebagai pelita dalam kegelapan, pelukan dalam dinginnya prosedur, dan jembatan antara rasa sakit, serta keadilan.

Pada abad 17, perbudakan era kolonial, bukan hanya ditujukan untuk mencari pekerja dengan upah murah, tetapi jadi lambang kedudukan ekonomi dan sosial bagi para pemilik budak.

Dinamika tatanan internasional kontemporer sedang bergerak menuju keseimbangan baru antara hierarki dan heterarki.

Aspek keamanan hakim dalam dunia digital merupakan hal fundamental, mengingat risiko dan tekanan yang dihadapi dalam menjalankan tugas.

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam memastikan kalau nilai ganti rugi yang diberikan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Diperlukan pendaftaran tanah, guna dapatkan sertifikat hak atas tanah dan diakui kekuatan pembuktiannya atas penguasaan atau kepemilikan suatu tanah.