Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian anak pada kegiatan masyarakat yang positif seperti menemani lansia di panti jompo dan sebagainya.

Syariah tidak perlu dipaksakan sebagai sistem negara secara formal, selama nilai-nilainya dapat diwujudkan melalui regulasi yang adil dan akomodatif.

Penting dipahami bahwa hakim tidak boleh terpengaruh oleh tekanan publik, apalagi jika itu bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menyelamatkan anak yang tersandung hukum bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memastikan mereka tidak kehilangan masa depan.

Kegiatan eksekusi ini dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan tetap menjaga kondusifitas serta memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang baru, H. Suharto akan menjadi garda terdepan dalam mendukung Ketua Mahkamah Agung di bidang teknis yudisial.

Kegiatan ini berlangsung dengan lancar, penuh antusiasme, serta diwarnai dengan sesi tanya jawab yang interaktif antara peserta dengan narasumber, dan di akhiri dengan sesi foto bersama.

Adanya landmark decision tersebut, menunjukkan komitmen kuat dari Mahkamah Agung untuk menjadi pelopor pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui putusannya.

H. Suharto, S.H., M.Hum., resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial terpilih untuk periode 2025-2030.

Suharto lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 13 Juni 1960. Ia dikenal sebagai sosok hakim yang tegas, berintegritas tinggi, serta memiliki pengalaman panjang dalam dunia peradilan.