Keberhasilan penerapan metode pendekatan keadilan restoratif dalam perkara ini tidak hanya mewujudkan keadilan yang substantif. Akan tetapi juga memulihkan korban tindak pidana dan memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan masyarakat.

Prof. Yodi tak hanya menjadi tokoh penting di Mahkamah Agung, tetapi juga sosok inspiratif di dunia akademik dan hukum Indonesia.

Pengadilan Tinggi tidak hanya menunjukkan ketidaksepakatan substantif, tetapi juga secara historis menjadi yang pertama kali menerapkan prinsip anti-SLAPP dalam ranah pidana di Indonesia.

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur larangan memiliki, membawa, atau menyimpan senjata api dan bahan peledak tanpa hak.

Banyak kalangan menyebut Ali Audah sebagai “penerjemah kesayangan Tuhan” karena di seluruh masa hidupnya bahkan hingga di masa tuanya, ia tetap aktif berkarya, menerjemahkan karya-karya besar dunia ke dalam bahasa Indonesia.

Sinergi antarbadan peradilan, terutama tingkat banding, dapat menguatkan pelaksanaan pengawasan satuan kerja, karena pengadilan tingkat banding memiliki fungsi, sebagai kawal depan Kebijakan Mahkamah Agung RI.

Dalam konteks perubahan iklim, keadilan tidak lagi dapat dibatasi pada kesetaraan prosedural antarindividu, tetapi harus mencakup kesetaraan intergenerasi dan kesetaraan antarspesies.

Desakan dari kaum etis yang gencar disuarakan di seluruh Belanda dan juga di kancah internasional akhirnya membuahkan hasil. Pada 1901, Ratu Wilhelmina dalam pidatonya di hadapan Dewan Belanda secara resmi mengakui adanya "hutang moral" dan "balas budi" terhadap rakyat Hindia Belanda.

Kondisi tersebut, memperlihatkan sistem penegakan hukum Indonesia, belum sepenuhnya mampu menembus struktur kejahatan perikanan yang terorganisasi dengan baik dan berskala lintas batas.

Ketika hukum mampu menjaga dan merawat hak itu, maka hukum telah menunaikan tugas sucinya, yaitu menjadi penjaga martabat kemanusiaan dalam cahaya ilahi.