Perkara yang bermula dari persoalan identitas dan status keperdataan ini diselesaikan secara musyawarah dengan difasilitasi mediator pengadilan.

Melalui pertimbangan hukumnya, majelis menekankan bahwa tidak setiap kekeliruan prosedural dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang bersifat pidana.

Forum pertanggungjawaban kinerja ini memaparkan capaian, inovasi, serta tantangan sepanjang tahun 2025, mulai dari penyelesaian perkara hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelantikan ini menandai berakhirnya masa kekosongan jabatan wakil ketua selama tujuh bulan sekaligus memperkuat kepemimpinan kelembagaan dalam mendorong kinerja peradilan yang profesional dan berintegritas.

Dalam sengketa pertanahan yang kerap melibatkan lintas lingkungan peradilan, penerapan asas ini menjadi kunci menjaga konsistensi putusan dan menghindari tumpang tindih kewenangan antar pengadilan.

Tidak dapat diselenggarakannya pokok perkara, saat praperadilan tengah diperiksa dan menunggu putusan praperadilan terlebih dahulu merupakan bentuk kebaruan konsep praperadilan di KUHAP baru.

Melalui kegiatan keagamaan yang khidmat, seluruh jajaran PT Kaltim meneguhkan komitmen menghadirkan pengabdian yang bersih, jujur, dan bernilai ibadah dalam setiap tugas penegakan hukum.

Terkait capaian tersebut, Kepala Badan Urusan Administrasi Dr. Sobandi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran.

Dukungan ini menjadi bagian dari upaya pengadilan dalam membuka akses data dan pengetahuan guna mendorong pengembangan studi hukum keluarga Islam yang berdampak bagi peningkatan layanan peradilan dan kesadaran hukum masyarakat.

Melalui sosialisasi paket regulasi Mahkamah Agung terkait administrasi dan persidangan elektronik, PN Solok memperkuat komitmen mewujudkan proses peradilan yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi.