Pemidanaan/penghukuman yang merupakan pembalasan tidak menjadi solusi untuk penyelesaian permasalahan di masyarakat, karena pembalasan justru akan menyisakan dendam dan keributan lanjutan.

Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, yang dikenal dengan sebutan “asas legalitas” diatur jelas dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional.

Kegiatan ini merupakan salah satu agenda rutin IKAHI Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam rangka memeriahkan semarak HUT IKAHI yang bertepatan pula dengan bulan suci Ramadan.

Ketua PN Bengkalis mengucapkan syukur acara ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua yang hadir, terutama bagi para anak yatim dan juga janda purnabakti.

Pendekatan ini mengakui keterbatasan epistemik dalam mengakses realitas objektif, tetapi tetap berkomitmen pada pencarian kebenaran melalui proses dialogis dan reflektif.

Acara buka bersama tersebut bertemakan "Sucikan Hati, Eratkan Silaturahmi, Meraih Berkah Ramadan".

Sudah menjadi kelaziman di Sumatera Barat yang berlaku hukum adat Minangkabau, yakni terhadap tanah pusaka kaum dapat didaftarkan atas nama seorang anggota kaum.

Berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak menegaskan atau melarang anggota kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya di TKP, untuk tidak membawa senjata ataupun gas air mata dalam mengamankan.

Majelis Hakim tingkat banding melalui putusan nomor 16/PID.SUS/2025/PT DPS sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama.

Masih banyak harapan yang diinginkan oleh para hakim di seluruh Indonesia agar IKAHI dapat berperan aktif dan sebagai motor penggerak dalam membentuk hakim yang berintegritas dan peradilan yang berkualitas.