MARINews, Bogor – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung kembali memanggil ratusan hakim dari seluruh Indonesia untuk mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum untuk Keadilan.
Sebanyak 436 hakim resmi terdaftar dalam gelombang kedua pelatihan yang akan digelar secara daring pada 1–5 Desember 2025.
Pemanggilan peserta tersebut tertuang dalam Surat Pusdiklat Teknis Peradilan Nomor 932/BSDK.3/DL1.6/XI/2025 yang diterbitkan pada 28 November 2025. Pelatihan ini menjadi lanjutan dari gelombang pertama yang telah dilangsungkan pada November lalu.
Dari total peserta, 251 orang merupakan hakim Peradilan Umum, 141 hakim Peradilan Agama, 38 hakim Peradilan Tata Usaha Negara, serta 6 hakim Peradilan Militer.
Keberagaman latar belakang tersebut mencerminkan upaya serius MA dalam memperkuat pemahaman filsafat hukum di seluruh lingkungan peradilan.
Peserta diwajibkan melakukan registrasi melalui laman lascar.bldk.mahkamahagung.go.id paling lambat 30 November 2025, serta mengunggah Surat Tugas dan pas foto berlatar belakang merah sebagai syarat administrasi.
Pelatihan akan dibuka secara resmi pada 1 Desember 2025 pukul 07.00 WIB, dilanjutkan dengan rangkaian pembelajaran intensif dari pukul 08.30 hingga 22.00 WIB setiap harinya. Total terdapat 15 topik pembahasan yang akan diperdalam selama lima hari pelaksanaan.
Kredibilitas pelatihan ini diperkuat dengan kehadiran para tokoh nasional sebagai pengajar. Di antaranya Wakil Ketua Bidang Yudisial MA Suharto, S.H., M.Hum, dan Kepala Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan MA Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H..
Selain itu hadir pula sejumlah figur publik lintas bidang seperti Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nazarudin Umar, MA, mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Prof. Komaruddin Hidayat, Dr. Reza A.A. Wattimena, Feri Amsari, Haris Azhar, dan Rocky Gerung.
Melalui pelatihan ini, MA berharap para hakim mendapatkan pengayaan mendalam mengenai filsafat hukum sebagai fondasi penting dalam memaknai keadilan.
Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, hakim diharapkan mampu menjalankan proses persidangan yang lebih berintegritas hingga menghasilkan putusan yang memberikan keadilan substantif bagi masyarakat.
