MariNews - Artikel
SEMA Narkotika: Dari "Terobosan Keadilan" Menjadi "Artefak Sejarah"
Refleksi atas Transformasi Kebijakan Pemidanaan Narkotika
Penguatan dan Perluasan Objek Praperadilan Pasca KUHAP Baru
Analisis pembaruan praperadilan dalam KUHAP Baru yang memperluas objek pengujian sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum dan penguatan perlindungan hak asasi manusia.
Hukum Syariat dan Keadilan Pidana Islam di Aceh
Di tengah berlakunya KUHP Baru yang berparadigma restoratif, Qanun Jinayat menghadapi tantangan untuk menjembatani nilai keadilan Islam dengan prinsip hukum modern.
Verstek Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Tantangan Keadilan Era E-Court
Dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat.
Simbol Prosedur atau Stigma? Memaknai Praduga Tak Bersalah
Dalam konteks negara hukum, persepsi masyarakat menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Tekanan Terhadap Independensi Hakim: Tantangan Peradilan Di Tengah Riuh Opini Publik
Independensi hakim sejatinya tidak dimaksudkan sebagai perlindungan personal bagi profesi hakim, melainkan sebagai jaminan bagi masyarakat pencari keadilan.
Perdebatan Penuntut Umum Dan Penasihat Hukum Dalam Menegakkan Doktrin Exclusionary Rule Pada Tahap Pembuktian Di Persidangan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji perbandingan antara KUHAP lama (UU 8/1981) dengan KUHAP baru (UU 20/2025).
Mengenal Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana Serta Perbedaannya
Dalam perkara perdata dan pidana, pemeriksaan didasari karena adanya kepentingan. Baik itu kepentingan umum, kepentingan hukum maupun kepentingan perorangan.
Menakar Arah Pembaruan KUHAP: Perbandingan KUHAP Lama dan KUHAP Baru Dalam Perspektif Peradilan
Dokumen perbandingan antara KUHAP lama dan KUHAP baru menunjukkan adanya perubahan paradigma yang cukup signifikan.
Status Keberlakuan PERMA 1/2020 Setelah KUHP Nasional Berlaku
Merespons hal tersebut, Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pedoman Pemidanaan Tipikor berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 189/KMA/SK/IX/2018.