MariNews - Artikel

Artikel ini menjelaskan secara sistematis perbedaan klasifikasi, ruang lingkup, serta konsekuensi yuridis dari penerapan pasal-pasal kesusilaan dan perkawinan dalam KUHP Nasional.

Izin atau persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri merupakan syarat mutlak. Dengan adanya izin atau persetujuan tersebut, barang bukti telah memenuhi syarat formil untuk digunakan dalam pembuktian di persidangan.

Perbedaan tafsir antara aparat penegak hukum mengenai asas lex temporis delicti, asas non-retroaktivitas, dan asas in dubio pro reo tidak dapat diselesaikan secara administratif, melainkan harus diputus oleh hakim secara independen.

Ekosida bukan sekadar ancaman ekologis, melainkan persoalan konstitusional yang menentukan masa depan bangsa. Tanpa keadilan ekologis dan perlindungan bagi pembela lingkungan, hukum berisiko menjadi alat legitimasi penghancuran ekosistem Nusantara.

Dalam perjalanan waktu, godaan untuk memilih jalan yang tampak lebih mudah hampir selalu hadir.

Kenaikan tunjangan jabatan hakim perlu dipahami sebagai kebijakan konstitusional untuk memperkuat independensi dan integritas kekuasaan kehakiman, bukan semata kebijakan fiskal atau administratif.

Pengukuran dalam pemeriksaan setempat menjadi instrumen penting bagi hakim perdata untuk memastikan kejelasan objek sengketa tanah demi tercapainya kepastian hukum dan kemudahan eksekusi putusan.

Penafsiran ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah tafsir yang terlalu luas.

Salah satu tantangan utama dalam masa peralihan adalah koeksistensi antara rezim hukum lama dan hukum baru.

Hak bersuara di ruang publik merupakan fondasi demokrasi dan negara hukum yang dijamin konstitusi, sekaligus menuntut tanggung jawab dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat yang majemuk dan ruang digital yang semakin terbuka.