MariNews - Artikel

Dengan mensinergikan teks undang-undang, konteks sosial, dan nilai kemanusiaan, hakim diposisikan sebagai penjaga makna keadilan yang hidup, bukan sekadar pelaksana prosedur formal.

Tulisan ini mengkaji pergeseran paradigma tersebut, sekaligus menyoroti peran krusial Visum Et Repertum Psychiatrum dan keterangan ahli dalam memastikan keadilan substantif pada proses peradilan pidana.

Tulisan ini mengulas secara kritis posisi tindak pidana penggelapan dalam kerangka tersebut, sekaligus menegaskan batasan yuridis agar keadilan restoratif tidak disalahartikan sebagai pelemahan penegakan hukum.

Melalui telaah regulasi dan putusan Mahkamah Agung, tulisan ini menegaskan bahwa dalil “suka sama suka” tidak pernah menghapus unsur pidana dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Peristiwa ini menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa penelantaran anak bukan sekadar persoalan moral, melainkan pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana dan tuntutan perdata.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 perlu dibaca secara cermat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat maupun di lingkungan aparatur negara.

SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Mahkamah Agung menyempurnakan pengertian pembeli beritikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengakuan konstitusional ini mencerminkan pemahaman bahwa mutu lingkungan berkorelasi langsung dengan mutu kehidupan manusia.

Pendekatan ini memperkuat peran hakim untuk menggali tujuan dan praktik riil transaksi, demi menjamin kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Tulisan ini mengkaji bagaimana kewenangan ex officio hakim diposisikan sebagai instrumen perlindungan kepentingan terbaik anak, sekaligus menjaga keseimbangan antara larangan ultra petita dan tanggung jawab konstitusional peradilan.