MariNews - Artikel
Langgar Ketentuan Penagihan Kredit, Pelaku Usaha Jasa Keuangan Dapat Dikenakan Sanksi Administratif
Pasal 60 dan Pasal 61 POJK 22/2023 mengatur penagihan kredit kepada konsumen atau masyarakat yang wanprestasi terhadap pembayaran.
Mengenal HIR dan RBg, Hukum Acara Perdata Peninggalan Kolonial Belanda di Indonesia
Karena 2 (dua) sumber hukum acara perdata sampai saat ini masih eksis dan digunakan di Indonesia, baik dalam praktik peradilan maupun untuk pembelajaran
Aborsi dalam KUHP Nasional Antara Perlindungan Janin dan Hak Perempuan atas Tubuhnya
Perlu diketahui, permasalahan aborsi sejak lama menjadi medan tarik-menarik antara hak hidup janin dengan hak perempuan atas tubuhnya.
Langkah Kongkret PN Sidoarjo Memaknai Hari Pahlawan: Pembacaan Pakta Integritas Para Pihak Berperkara
Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak dipersidangan, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat, membacakan dan menandatangani Pakta Integritas
Kisah Tragis Seorang Hakim dalam Perantauan
Hari ini, seorang hakim, YM Zaenal Arif, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, berpulang ke rahmatullah di kamar kost tempat beliau tinggal.
Krisis Penafsiran Autentik dalam Praktik Pemidanaan Delik Percobaan & Permufakatan Narkotika: Tantangan bagi Kepastian & Keadilan Hukum di Era KUHP Nasional
Permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika mencakup kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan atau memfasilitasi tindak pidana narkotika.
Perlindungan Hakim dan Keluarganya dalam Perspektif Fiqh Al-Qadha: Menjamin Keadilan dan Keselamatan
Perlindungan terhadap hakim harus dipandang bukan semata-mata sebagai isu keamanan personal, tetapi sebagai bagian integral dari sistem hukum
Problematika yang Dihadapi Hakim Ketika Prinsipal dalam Perkara Gugatan Sederhana Mengalami Sakit yang Berkelanjutan
Penyelesaian Gugatan Sederhana, adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak sejumlah Rp500 Juta.
Menakar “Res Judicata Pro Veritate Habetur” dalam Konteks Putusan Hakim di Pengadilan
Secara harfiah, Res Judicata Pro Veritate Habetur berarti “putusan hakim harus dianggap benar”.
Menilik Batasan Hukum bagi Pejuang Lingkungan yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
Istilah pejuang lingkungan itu sendiri, awalnya muncul pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup