MariNews - Artikel

Kepemimpinannya yang tenang, sistematis, dan berlandaskan integritas menghadirkan teladan yang relevan bagi upaya memperkuat standar, independensi, dan etika peradilan di Indonesia masa kini.

Pemberlakuan KUHP baru menggeser orientasi pemidanaan dengan mengakui peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Pasal 70 ayat (1) huruf h membuka ruang keadilan proporsional melalui pertimbangan victim precipitation.

Pada wilayah ZEE, Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh (yang mencakup ruang udara dan dasar laut secara mutlak), melainkan hak berdaulat yang bersifat fungsional.

Tulisan ini mengurai dialektika mens rea dan al-qashd, menempatkan kesadaran moral sebagai fondasi pertanggungjawaban sekaligus jembatan menuju keadilan substantif yang memanusiakan manusia.

Melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa pelanggaran prinsip syariah—baik karena taqsir (kelalaian) maupun ‘udwan (perbuatan melawan hak)—merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Seiring dengan transformasi digital, Artificial Intelligence (AI) muncul sebagai instrumen strategis yang dapat membantu pengadilan Indonesia meningkatkan efisiensi administratif, kualitas putusan, dan akses keadilan

Pengesahan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 menjadi babak baru yang mengakhiri celah hukum bagi predator anak, mengubah paradigma dari sekadar menghukum pelaku menjadi memulihkan korban secara paripurna.

Perbedaan mendasar antara pembelaan terpaksa dan main hakim sendiri terletak pada situasi, tujuan, dan batas tindakan.

Penulis menekankan bahwa keadilan adalah ruh tertinggi dari hukum, sementara aturan tertulis hanyalah alat yang tidak boleh mencederai martabat kemanusiaan dalam setiap putusan peradilan.

Tingginya permohonan dispensasi kawin dalam beberapa tahun terakhir menegaskan bahwa pernikahan dini masih menjadi tantangan struktural yang berdampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia.