MariNews - Artikel

Dengan memadukan perspektif hukum modern dan khazanah Islam, artikel ini menegaskan bahwa wibawa peradilan lahir dari pengalaman, integritas, dan kedalaman nurani hakim.

Pemberlakuan KUHAP Baru menghadirkan semangat penguatan mekanisme keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Meski e-Berpadu telah mengintegrasikan berbagai layanan perkara pidana secara digital, mekanisme perizinan pemusnahan barang bukti di tingkat penyidikan masih dilakukan secara manual.

RUU ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk menjamin independensi, keamanan, dan kesejahteraan hakim, sehingga mereka dapat menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan tanpa tekanan maupun kepentingan lain.

Regulasi ini tidak hanya menegaskan kembali keberlakuan pasal-pasal kunci dalam UU Narkotika, tetapi juga menghapus ancaman pidana minimum khusus yang selama ini menjadi polemik dalam praktik peradilan.

Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum dan dualisme aturan, sehingga pembentukan hukum acara perdata nasional yang unifikatif dan responsif terhadap perkembangan zaman menjadi sebuah keniscayaan.

Transformasi ini dirancang untuk menjawab tantangan kejahatan modern dan pembuktian berbasis sains, namun sekaligus memunculkan pertanyaan krusial tentang perlindungan hak terdakwa dan integritas proses peradilan.

Dalam sengketa pertanahan yang kerap melibatkan lintas lingkungan peradilan, penerapan asas ini menjadi kunci menjaga konsistensi putusan dan menghindari tumpang tindih kewenangan antar pengadilan.

Tidak dapat diselenggarakannya pokok perkara, saat praperadilan tengah diperiksa dan menunggu putusan praperadilan terlebih dahulu merupakan bentuk kebaruan konsep praperadilan di KUHAP baru.

Melalui perspektif Maqashid Syariah, tulisan ini mengurai bagaimana praktik judi online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyerang lima pilar utama perlindungan manusia dalam Islam.