MariNews - Artikel

Perubahan KUHAP menempatkan Hakim Anggota II pada posisi strategis dalam mekanisme pengakuan bersalah. Peran ini menuntut ketelitian, integritas, dan pemahaman hukum acara yang lebih mendalam.

Pelantikan Panitera Mahkamah Agung menegaskan kepaniteraan sebagai pilar strategis yang menjamin tertib administrasi perkara dan kepastian hukum. Peran ini kian krusial di tengah transformasi peradilan modern.

Tulisan ini menegaskan bahwa kualitas putusan dibangun melalui rantai kausalitas yang dimulai dari persiapan matang, pemeriksaan cermat, formulasi fakta hukum yang tepat, hingga pertimbangan hukum yang komprehensif.

SEMA Nomor 2 Tahun 2024 memberikan penegasan normatif untuk membedakan tanggung jawab LKS dari risiko eksternal akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga.

Saat dunia semakin terhubung, korupsi pun ikut bergerak melampaui batas negara. Situasi ini, memaksa hukum internasional untuk berubah dari sekadar aturan teknis menjadi cerminan nilai bersama tentang kejujuran dan tanggung jawab.

Dr. Bernasconi menggarisbawahi dalam praktik peradilan, persoalan lintas batas tidak berhenti pada pertanyaan normatif mengenai hukum yang berlaku. Permasalahan lebih mendesak sering kali berkaitan dengan pelayanan dokumen di luar negeri, pengambilan alat bukti lintas yurisdiksi, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing.

Dalam perspektif hukum acara pidana, kewajiban menanyakan identitas saksi pada dasarnya bertujuan untuk memastikan keabsahan subjek hukum yang memberikan keterangan.

Prof. Arroyo menekankan pentingnya akses terhadap keadilan sebagai orientasi masa depan hukum internasional

Upaya hukum perlawanan penting dalam hukum acara pidana. Instrumen ini menjamin koreksi putusan dan perlindungan hak pihak berperkara.

Kemajemukan menuntut pengelolaan hukum yang adil dan inklusif. Penyeragaman politik berisiko melahirkan ketidakadilan dan pelanggaran hak.