MariNews - Artikel

Masa depan HAM terletak pada kemampuan kita untuk secara terbuka menerima berbagai sudut pandang menghormati keberagaman epistemik, termasuk dari dimensi religius.

Adanya formulasi mengenai batasan minimum dan maksimum besaran ganti rugi dan kompensasi menjadi suatu hal esensial agar tercipta suatu ketertiban penerapan dan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan (justiciabelen).

Reformasi hukum yang sejati adalah ketika hukum mampu menyentuh sisi-sisi terdalam dari luka sosial. Ketika hukum mulai menimbang keadilan dari sisi yang terluka, maka keadilan tak lagi menjadi kemewahan, tetapi kebutuhan yang dirasakan setiap warga negara.

Kesadaran hukum bukan proyek satu malam. Ia adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan pendidikan, keteladanan, dan keadilan yang konsisten.

Masyarakat, orang tua, pendidik, bahkan figur publik, perlu memahami batasan hukum di dunia maya agar tak memengaruhi anak-anak ke sesuatu yang negatif.

Prinsip pemeriksaan silang tidak secara eksplisit dikenal dalam hukum acara perdata Indonesia. Namun, terdapat ketentuan yang memiliki konsep serupa.

Sistem peradilan Indonesia, seperti halnya sistem peradilan di seluruh dunia, dibangun di atas fondasi yang mulia objektivitas dan ketidakberpihakan. Namun realitas menunjukkan bahwa hakim, sebagai manusia, membawa serta seluruh keterbatasan kognitif yang melekat pada otak manusia.

Tanpa dasar hukum yang jelas, setiap penetapan berpotensi kehilangan legitimasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Jika ada yang mendistribusikan atau menjual produk farmasi dan kosmetik tanpa standar yang ditetapkan-lalu mereview-nya dengan klaim berlebihan-maka perbuatannya bisa dianggap menyebarkan kebohongan yang membahayakan masyarakat.

Pelaku kejahatan penangkapan ikan ilegal, yang dikenal dengan istilah illegal fishing, umumnya menerapkan pola kejahatan yang hampir serupa.