MariNews - Artikel
Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Restorative Justice, Menghidupkan Keadilan yang Memulihkan
KUHP Tahun 2023 membawa revolusi filosofis dengan menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.
Pagerwesi dan Refleksi Peradilan: Menjaga Keteguhan di Tengah Tantangan
Hakim, sebagai “yang mulia”, dituntut bukan hanya memiliki kecerdasan hukum, tetapi juga keteguhan hati dan integritas
Merawat Mental Kerja Hakim: Kesehatan Jiwa di Balik Toga
Seorang hakim yang sehat jiwanya akan lebih mampu berpikir jernih, mengambil keputusan secara objektif, serta tetap menjaga wibawa peradilan.
Aturan tanpa Otoritas
Sebelum manusia bercocok tanam, struktur kekuasaan bersifat anarkis. Anarkisme adalah “rules without rulers” (aturan tanpa otoritas penegak aturan).
Perlindungan Dokter Saat Berikan Pelayanan Kepada Pasien
Konflik dapat terjadi, karena adanya ketidakpuasan dari hubungan kontraktual terapi antara dokter dengan pasien
Ketika Hakim Dilarang Bicara, Siapa yang Menjelaskan Putusan?
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pada Kode Berperilaku Arif dan Bijaksana khususnya poin 3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik
Dualisme Kewenangan APIP dan APH dalam Menangani Kerugian Negara Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sering terjadi irisan kewenangan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Quo Vadis Demonstrasi NKRI
Awalnya tujuan demonstrasi adalah untuk kebaikan. Namun ulah segelintir oknum seringkali merusak nilai demonstrasi yang sebenarnya
Menelisik Dampak Ekonomi Akibat Demonstrasi
Seandainya demonstrasi terus berlanjut, negara bisa alami krisis ekonomi dan kejadian 1998 bisa terulang.
Demonstrasi dan Kepatuhan Hukum Kita
Menurut KBBI, demonstrasi berarti unjuk rasa atau pernyataan sikap di hadapan umum. Secara ilmiah, demonstrasi dipahami sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat