MariNews - Artikel
Mengapa Gugatan Perdata Tidak Cukup: Mendesak UU Perampasan Aset bagi Indonesia
Di tengah stagnansi pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, muncul narasi tandingan yang menyatakan bahwa instrumen hukum perdata melalui PMH
Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai PK Kedua Sebagai Petunjuk Teknis Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Menerima PK Kedua
Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2009, yang pada pokoknya menyatakan permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama
Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan: Mimpi atau Realita?
Proses peradilan yang berbelit, jadwal sidang yang mundur, hingga biaya tidak resmi masih menjadi keluhan sebagian pencari keadilan.
Sanksi dan Pengawasan Hakim: Tegas demi Keadilan
Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif tertinggi memiliki kewenangan dalam mengatur dan memastikan perilaku hakim.
Pengaruh Media Sosial Terhadap Peradaban Peradilan
Bila merujuk Wikipedia, media sosial atau sering juga disebut sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikas
Kearifan Lokal Sebagai Pilar Integritas dan Penolakan Gratifikasi Di Indonesia
Tradisi dan kearifan lokal mengajarkan masyarakat untuk menjunjung kejujuran, kemandirian, dan integritas, nilai-nilai yang relevan bagi warga peradilan dalam menolak gratifikasi
Demo Anarkis: Ketika Aspirasi Rakyat Ditunggangi Kepentingan Tersembunyi
ketika demonstrasi bergeser menjadi aksi anarkis, nilai-nilai luhur demokrasi seketika runtuh
Urgensi Rotasi dalam Mencegah Konflik Kepentingan: Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi Bersih di Pengadilan
Data dan pengalaman menunjukkan bahwa ketika publik mulai meragukan keadilan pengadilan, efek domino akan merambat ke aspek lain, termasuk legitimasi negara
Penegakan Keseimbangan Ketertiban dan Keadilan dalam Perbuatan Pidana Unjuk Rasa oleh Pengadilan
Hukum pidana Indonesia sendiri memberikan kerangka atas perbuatan unjuk rasa yang memiliki unsur pidana, yaitu perbuatan pidana unjuk rasa yang mengganggu ketertiban
Pengadilan Tata Usaha Negara : Keaktifan Hakim Ciptakan Access to Justice Bagi Warga Masyarakat
Dalam menjalankan roda keadilannya, peradilan tata usaha negara harus dapat menyikapi perkembangan hukum yang terus bergerak dinamis