MariNews - Artikel

Penting dipahami bahwa hakim tidak boleh terpengaruh oleh tekanan publik, apalagi jika itu bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menyelamatkan anak yang tersandung hukum bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memastikan mereka tidak kehilangan masa depan.

Sentencing guidelines akan menjadi instrumen efektif guna mereduksi disparitas putusan perkara pidana dan tantangan mengimplementasikan, akan muncul dari dalam korps hakim sendiri.

Dalam keheningan data dan hiruk pikuk algoritma, hukum berpijak pada nilai, namun tetap menjadi suara jernih, membimbing umat manusia menuju keadilan yang tidak lekang zaman.

Dengan pendekatan fenomenologis, hukum tidak lagi hanya bicara tentang yang seharusnya, melainkan tentang apa yang sungguh dirasakan. Maka, hukum akan hidup, tumbuh, dan menyejukkan.

Pengadilan Tinggi tidak hanya menunjukkan ketidaksepakatan substantif, tetapi juga secara historis menjadi yang pertama kali menerapkan prinsip anti-SLAPP dalam ranah pidana di Indonesia.

Dalam konteks perubahan iklim, keadilan tidak lagi dapat dibatasi pada kesetaraan prosedural antarindividu, tetapi harus mencakup kesetaraan intergenerasi dan kesetaraan antarspesies.

Kondisi tersebut, memperlihatkan sistem penegakan hukum Indonesia, belum sepenuhnya mampu menembus struktur kejahatan perikanan yang terorganisasi dengan baik dan berskala lintas batas.

Ketika hukum mampu menjaga dan merawat hak itu, maka hukum telah menunaikan tugas sucinya, yaitu menjadi penjaga martabat kemanusiaan dalam cahaya ilahi.

Di balik putusan, ada jeritan, doa, harapan, dan luka yang mengandung kebenaran. Dan hukum yang benar adalah hukum yang mampu memberi tempat bagi semua suara itu, sekalipun lahir dari keheningan.