MariNews - Artikel

Bahwa kolonialisme dalam bentuk penjajahan fisik telah berakhir, tetapi warisan dalam bentuk kolonialisme epistemik mengakar begitu kuat

Landasan hukum untuk pengembangan kapasitas hakim dapat ditelusuri dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Prosedur eksekusi otomatis diberlakukan untuk putusan PTUN yang amarnya hanya menyatakan batal atau tidak sah

Pejabat tata usaha negara yang keputusannya dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, harus bersedia menjalankan putusan PTUN tersebut.

Putusan PTUN menyangkut sengketa kepegawaian kerap memberikan amar putusan memerintahkan tergugat untuk merehabilitasi penggugat ke jabatan semula

Pemilu merupakan salah satu instrumen utama dalam negara demokrasi. Melalui pemilu, rakyat diberi ruang menyalurkan kedaulatannya secara langsung

Pertanyaan besar yang seringkali menggantung adalah, sudah siapkah kita dengan hakim yang benar-benar bersih dan berintegritas?

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., telah mengumumkan 13 inovasi aplikasi layanan peradilan terbaru

Pajak adalah kontrak sosial antara rakyat dan negara. Rakyat memberikan sebagian dari penghasilannya kepada negara

Mahkamah Agung RI genap berusia 80 tahun. Simak sejarah, reformasi peradilan, visi-misi, keterbukaan informasi, percepatan perkara, hingga modernisasi layanan berbasis teknologi.